Samarinda, Klausa.co – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki 219 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Ironinya dari angka tersebut, terdapat 12 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ada di Benua Etam. Itu pun tidak berfungsi maksimal selama ini.
“Bayangkan saja, dari 200 sekian SMK yang dimiliki hanya ada 12 LSP di Kaltim dan tidak semua jurusan profesi kita punya,” ungkapnya di Gedung E Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Senin (7/3/2022).
Idealnya, satu satuan pendidikan memiliki satu LSP apabila pemerintah ingin menciptakan anak muda yang berkualitas dan telah memiliki keahlian ketika lulus dari sekolahnya.
Pemerintah pun dianggap abai terhadap pengembangan SMK di Kaltim. Padahal jika melihat dampak positif ke depannya, sekolah kejuruan bisa menjadi andalan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja selepas Ibu Kota Negara (IKN) berpindah ke Kaltim.
“Apabila cara tata kelola dan pengembangan SMK kita hanya seperti ini tidak ada perbaikan mendasar, saya yakin dan bisa dipastikan kita akan betul-betul menjadi penonton di IKN, saya yakini itu,” jelasnya.
Persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tentu saja harus disikapi dengan serius tidak boleh dianggap enteng. Harus ada sejumlah ide dan inovasi agar dunia pendidikan di Kaltim bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya.
“Tata kelola serta pengembangan SMK kita itu memang dibawah standar dan di bawah target. Oleh sebab itu, kita harus membuat peta jalan percepatan akselerasi pengembangan SMK atau pendidikan vokasi di Kaltim,” terangnya.
Jika tidak segera dilakukan maka Kaltim akan menjadi daerah tertinggal dan persoalan ini tidak bisa dianggap main-main. Bahkan saat ini beber Politikus PPP itu, Kaltim kekurangan tenaga asesor.
“Kita tidak pernah melakukan penambahan asesor dari sekian tahun yang lalu, bahkan asesor yang ada sekalipun expired. Bayangkan saja, dari 200 lebih asesor yang kita miliki kini tersisa 64 orang saja,” katanya.
Menurutnya Rusman, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa selama ini dunia pendidikan Kaltim khususnya SMK tidak diurusi.
“Tidak mungkin kita menjadi pelaku atau seseorang yang memberi kontribusi untuk pembangunan IKN apabila dunia pendidikan vokasi saja standarnya masih seperti ini,” ujarnya.
Dalam waktu dekat ini, legislatif masih akan melakukan rapat kembali bersama pihak-pihak terkait lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategi ke depannya.
“Ini tidak bisa dibiarkan, kita akan ketinggalan jika seperti ini terus. Asesor kita ini ketinggalan, ditambah lagi ada benturan paradigmatik dalam melihat pengembangan SMK pendidikan vokasi itu sendiri. Ibarat penyakit itu komplikasi lah. Maka itu, pemerintah harus lebih memperhatikan dunia pendidikan di Kaltim,” pungkasnya.
(APR/ADV/DPRD Kaltim)
