Samarinda, Klausa.co – Jelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Timur (Satpol PP Kaltim) mulai menyiapkan langkah pengamanan. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, terutama bersama aparat kepolisian.
Kepala Satpol PP Kaltim, Munawwar, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengawal jalannya aksi. Dia menyebut, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus difasilitasi, namun potensi gangguan ketertiban tetap menjadi perhatian.
“Aspirasi tentu harus diakomodasi, tetapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya tindakan di luar itu, seperti anarkis,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Dalam skema pengamanan, Satpol PP akan memprioritaskan penjagaan terhadap aset-aset pemerintah yang berpotensi menjadi titik konsentrasi massa, seperti kawasan Kegubernuran Kaltim dan Kantor DPRD Kaltim. Sementara itu, penanganan situasi di luar kendali akan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.
“Kami fokus menjaga aset, misalnya di DPRD. Untuk pengendalian massa di luar itu menjadi ranah kepolisian,” jelasnya.
Munawwar mengakui, keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan dalam pengamanan kali ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pembagian kekuatan di sejumlah titik strategis, dengan penebalan pengamanan pada lokasi yang diprediksi menjadi pusat aksi.
“Aset yang harus dijaga cukup banyak, sehingga kami melakukan pembagian personel. Penebalan pengamanan akan difokuskan di lokasi yang menjadi tujuan aksi,” katanya.
Munawwar menambahkan, hingga saat ini belum ada indikasi pasti terkait potensi kericuhan dalam aksi tersebut. Namun, langkah antisipatif tetap disiapkan mengingat dinamika massa yang dapat berubah sewaktu-waktu.
“Ini sifatnya antisipasi. Massa bisa saja terbawa emosi dan menimbulkan gesekan. Itu yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Munawwar berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung tertib dan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. Ia juga mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah dan massa aksi sebagai jalan mencari solusi.
“Harapannya aspirasi bisa disampaikan dengan baik dan ada solusi dari pemerintah. Minimal ada pertemuan untuk menampung apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
