Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengambil langkah tegas dengan meniadakan keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan provinsi, menyusul tekanan publik dan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Keputusan ini muncul setelah gelombang protes yang melibatkan ribuan massa pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut menyoroti dugaan praktik politik dinasti serta menuntut transparansi anggaran pemerintah daerah.
“Mulai hari ini saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kalimantan Timur,” ujar Rudy dalam pernyataannya.
Langkah ini sekaligus merespons sorotan terhadap posisi sejumlah anggota keluarga dalam jabatan strategis, termasuk di tim ahli gubernur.
Selain itu, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya yang dinilai kurang tepat saat menyinggung pimpinan nasional. Ia menegaskan tidak ada maksud membawa pihak tertentu ke dalam konteks yang tidak semestinya.
Sebelumnya, nama Rudy juga menjadi perhatian publik terkait kontroversi pembelian mobil dinas mewah yang akhirnya dibatalkan. Rangkaian polemik ini memperkuat tuntutan masyarakat agar pemerintah provinsi lebih transparan dan akuntabel.
“Ke depan, saya akan bekerja lebih teliti dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
