Samarinda, Klausa.co – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 belum juga dimulai. Di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memilih lebih dulu menuntaskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 sebelum membuka pembahasan perubahan anggaran tahun berjalan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Muhaimin mengatakan, hingga saat ini, fokus utama tim anggaran masih menyelesaikan KUA-PPAS 2027 sebelum beralih ke penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026.
“Perubahan belum dibahas. Kami sekarang masih konsentrasi dulu untuk menyelesaikan KUA-PPAS 2027. Setelah itu selesai, baru di minggu ketiga Juli kami mengajukan RKPD Perubahan 2026,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Dia menjelaskan, kondisi fiskal Kaltim tahun ini membuat pemerintah harus lebih berhati-hati menyusun anggaran. Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) membuat semangat penyusunan APBD bukan lagi menambah program, melainkan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kaltim, tengah menyusun sejumlah langkah efisiensi. Mulai dari memangkas anggaran perjalanan dinas, belanja makan dan minum, penghematan penggunaan listrik dan air melalui skema work from anywhere (WFA), hingga mengevaluasi kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.
“Semangatnya bukan menambah kegiatan, tetapi membalancekan dulu antara pengurangan TKD dengan belanja yang anggarannya harus disesuaikan,” kata Muhaimin.
Saat disinggung mengenai kemungkinan bantuan keuangan (bankeu), termasuk yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, kembali ditiadakan dalam APBD Perubahan 2026, Muhaimin belum memberikan jawaban pasti. Menurutnya, pembahasan mengenai hal tersebut masih terlalu dini karena dokumen perubahan anggaran belum disusun.
“Kami belum membahas perubahan. RKPD Perubahannya pun belum. Setelah minggu ketiga Juli baru ada gambarnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim telah memproyeksikan APBD 2027 sebesar Rp12,1 triliun dalam dokumen RKPD. Angka tersebut masih bersifat proyeksi awal dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kaltim melalui pembahasan KUA-PPAS.
“Di RKPD sudah diproyeksikan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,1 triliun. Rincian program dan alokasi anggarannya nanti dibahas lebih lanjut melalui KUA-PPAS bersama DPRD,” tutup Muhaimin. (Din/Fch/Klausa)
