Samarinda, Klausa.co – Efisiensi anggaran pada 2026 membuat sejumlah program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda harus ditunda. Namun, keterbatasan itu tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat. DPPKB memilih memperkuat layanan berbasis digital melalui aplikasi SAPA Keluarga Berkualitas.
Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan aplikasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan konsultasi terkait pembangunan keluarga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendampingan di lapangan. Menurutnya, inovasi ini menjadi solusi agar akses layanan tetap berjalan meski sebagian kegiatan tatap muka terdampak efisiensi anggaran.
“Melalui SAPA Keluarga Berkualitas, masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi bisa mengaksesnya secara langsung. Jadi, kebutuhan informasi tidak hanya bergantung pada pendampingan kader,” kata Deasy, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, aplikasi tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari konsultasi pencegahan dan penanganan stunting, persoalan keluarga, konseling remaja, pendampingan calon pengantin, hingga informasi mengenai pelayanan keluarga berencana (KB).
DPPKB berharap kehadiran platform digital itu dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh edukasi secara cepat tanpa dipungut biaya.
Di sisi lain, Deasy mengakui efisiensi anggaran masih memengaruhi pelaksanaan sejumlah program. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran DPPKB telah mencapai sekitar 50 persen. Namun, masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat dijalankan karena belum tersedia dukungan pendanaan.
Salah satu yang terdampak ialah program peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejumlah kegiatan pada bidang tersebut terpaksa ditunda lantaran belum memperoleh alokasi anggaran.
“Kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga masih ada yang belum bisa dilaksanakan karena belum teranggarkan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Deasy, telah menjadi perhatian Komisi IV DPRD Samarinda. Legislator meminta DPPKB segera menginventarisasi program-program yang belum terbiayai agar dapat diusulkan melalui APBD Perubahan 2026 maupun dimasukkan sebagai prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
“DPRD mendorong agar seluruh program yang belum terdanai segera dipetakan dan diajukan kembali, baik melalui APBD Perubahan maupun pada penganggaran tahun depan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
