Samarinda, Klausa.co – Minimnya tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi layanan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim menilai kekurangan ribuan tenaga medis membuat akses layanan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, belum berjalan optimal.
Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan masih membayangi kualitas pelayanan medis di Benua Etam. DPRD Kaltim mencatat, kebutuhan tenaga kesehatan di daerah ini belum terpenuhi, dengan selisih saat ini mencapai ribuan orang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada belum meratanya layanan kesehatan di berbagai fasilitas, khususnya di wilayah nonperkotaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 4 ribu orang. Kekosongan ini paling terasa di daerah pedalaman, kawasan terpencil, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, keterbatasan tenaga medis membuat sebagian masyarakat harus menempuh jarak yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Situasi ini, kata Andi, mencerminkan persoalan klasik distribusi tenaga kesehatan yang belum kunjung teratasi.
“Masih banyak warga yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk berobat. Ini menunjukkan pemerataan tenaga kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Dewan menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Salah satu solusi jangka pendek yang dinilai realistis adalah memperluas pemanfaatan layanan kesehatan berbasis digital atau telemedicine, seiring dengan membaiknya infrastruktur jaringan internet di sejumlah wilayah.
Andi menekankan, kehadiran dokter secara fisik tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan dalam pelayanan kesehatan. Dengan dukungan teknologi, konsultasi medis jarak jauh dinilai mampu membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
“Dengan telemedicine, masyarakat tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim menegaskan bahwa solusi digital tidak dapat berdiri sendiri. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, khususnya institusi pendidikan kesehatan.
Politikus dengan latar belakang dokter itu menilai, peran lembaga pendidikan sangat strategis dalam menyiapkan tenaga medis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Tanpa sinergi yang terencana, upaya pemenuhan tenaga kesehatan dikhawatirkan akan berjalan lambat.
“Kerja sama dengan perguruan tinggi harus diperkuat. Ini kunci untuk mengejar ketertinggalan tenaga kesehatan di daerah,” tegasnya.
Untuk solusi jangka panjang, Andi juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan program beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Skema ini dinilai efektif karena lulusan diwajibkan kembali mengabdi di wilayah asalnya, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
“Kita harus menyiapkan regenerasi tenaga kesehatan secara terencana dan berkelanjutan, agar persoalan ini tidak terus berulang,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
