Samarinda, Klausa.co – Kelurahan Sungai Kapih masih masuk dalam daftar prioritas pembangunan Kota Samarinda pada 2026. Sejumlah proyek infrastruktur lingkungan yang selama ini menjadi kebutuhan warga dipastikan tetap berjalan meski kapasitas anggaran daerah mengalami penyusutan.
Kepastian itu disampaikan anggota DPRD Samarinda, Markaca, seusai menjaring aspirasi warga dalam agenda reses di Kecamatan Sambutan. Menurutnya, berbagai usulan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar lingkungan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah dan sebagian telah memiliki jadwal pelaksanaan.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, terutama soal drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengakui kondisi fiskal daerah tahun ini tidak selega sebelumnya. Kebijakan efisiensi anggaran membuat ruang belanja pemerintah daerah ikut menyempit sehingga penentuan program pembangunan harus lebih selektif.
Dia menyebut APBD Kota Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran lebih dari Rp5 triliun kini turun menjadi sekitar Rp3,7 triliun. Kondisi tersebut memaksa pemerintah memfokuskan anggaran pada program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan fisik di Sungai Kapih tetap masuk agenda pelaksanaan tahun ini. Di antaranya perbaikan drainase di Gang Alim dan pembangunan jalan lingkungan di Gang Jarni yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada pertengahan Juni mendatang.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan penyambungan jembatan di Gang Masjid RT 07 dengan nilai anggaran sekitar Rp600 juta. Perbaikan drainase di Gang Mandiri RT 18 turut masuk dalam daftar pekerjaan yang akan direalisasikan.
Markaca menegaskan dirinya tidak ingin menyampaikan janji yang belum memiliki kepastian kepada warga. Karena itu, setiap program yang disampaikan saat reses telah melalui proses pengusulan dan pembahasan sehingga memiliki peluang realisasi yang jelas.
“Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Kalau sudah saya sampaikan kepada masyarakat, berarti memang sudah ada proses dan tindak lanjutnya,” katanya.
Di luar persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan dasar. Distribusi air bersih yang belum merata, minimnya penerangan jalan umum, hingga tegangan listrik yang kerap tidak stabil masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Seluruh masukan tersebut, kata Markaca, akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk dicari solusi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar memperbaiki akses warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi kawasan. Perbaikan jalan dan fasilitas lingkungan kerap diikuti peningkatan nilai lahan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika akses jalan membaik, nilai kawasan juga ikut naik. Infrastruktur memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan suatu lingkungan,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
