Samarinda, Klausa.co – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Komisi IV menilai membeludaknya antrean tidak lepas dari meningkatnya peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite, sementara kuota BBM bersubsidi untuk daerah tidak mengalami penambahan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan selisih harga yang cukup lebar antara Pertalite dan Pertamax membuat semakin banyak masyarakat memilih menggunakan BBM bersubsidi. Di sisi lain, alokasi kuota Pertalite yang diterima Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Samarinda, tetap sama dari pemerintah pusat.
“Peralihan penggunaan ini tidak bisa dihindari. Masyarakat yang sebelumnya memakai Pertamax kini beralih ke Pertalite karena selisih harganya cukup besar. Sementara kuota yang diberikan dari pusat tidak pernah bertambah,” ujar Novan, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat stok Pertalite lebih cepat habis sehingga antrean kendaraan di SPBU terus berulang. Dia menegaskan, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah daerah sebab menyangkut pengaturan distribusi BBM subsidi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain keterbatasan kuota, Novan juga menyoroti dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap distribusi agar tidak ada pengetapan maupun penjualan kembali Pertalite di luar jalur resmi.
“Penjualan BBM di luar SPBU atau depo resmi Pertamina pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena itu pengawasan harus diperkuat dan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban,” katanya.
Dia menilai antrean yang terus terjadi bukan hanya merugikan masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Komisi IV pun mendorong Pertamina bersama pemerintah daerah segera menyusun langkah penanganan yang lebih menyeluruh. Upaya itu dinilai penting agar distribusi BBM lebih efektif sekaligus mengurangi antrean kendaraan yang kerap terjadi di berbagai SPBU di Samarinda.
“Kami berharap ada langkah bersama yang segera dirumuskan agar persoalan antrean BBM di Samarinda dapat diminimalkan,” tutup Novan. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
