Samarinda, Klausa.co – Keterlambatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengubah strategi pengelolaan keuangan. Di tengah kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 dan 2024 yang mencapai sekitar Rp427 miliar, pemerintah memilih menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan belanja yang tidak menjadi prioritas.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk membuka peluang kerja sama dengan daerah lain untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Menurut Marnabas, kekurangan dana transfer dari pusat tidak bisa dibiarkan menghambat jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah memilih menutup kekurangan tersebut melalui optimalisasi PAD sambil memangkas belanja yang belum bersifat mendesak.
“Persoalan sekarang ada pada transfer dari pusat. Kekurangannya kita tutupi melalui PAD. Pengeluaran yang belum terlalu penting kita kurangi karena Pak Wali tidak ingin meninggalkan utang,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Selain memperkuat pendapatan, Pemkot Samarinda juga melakukan pengendalian belanja agar kondisi fiskal tetap terjaga. Langkah ini dinilai penting karena pemerintah belum dapat memastikan kapan seluruh dana transfer dari pusat akan diterima.
Keterlambatan pencairan TKD juga berdampak pada pembayaran sejumlah proyek yang telah selesai dikerjakan pada 2025. Meski pekerjaan telah memenuhi ketentuan, sebagian pembayaran terpaksa dibebankan ke APBD 2026 lantaran dana yang diharapkan belum masuk ke kas daerah.
Meski begitu, Marnabas memastikan pemerintah mulai menyelesaikan kewajiban kepada para kontraktor secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Hingga saat ini, hampir separuh nilai pembayaran yang tertunda telah direalisasikan.
“Pekerjaannya sudah selesai sesuai aturan, tetapi dananya belum ditransfer. Karena itu pembayarannya kita lanjutkan tahun ini. Terakhir saya cek, hampir separuh kewajiban kepada kontraktor sudah diselesaikan,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Samarinda memastikan program-program prioritas tetap menjadi fokus. Sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan kawasan Teras Samarinda, tetap akan dilanjutkan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Pemerintah juga akan kembali mengevaluasi kondisi keuangan daerah dalam pembahasan APBD Perubahan. Evaluasi itu dilakukan untuk memastikan arah kebijakan belanja tetap sejalan dengan kapasitas fiskal, sembari menunggu normalisasi penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Marnabas menegaskan, kondisi keuangan Kota Samarinda masih berada dalam batas yang terkendali. Menurutnya, pemerintah harus terus memperluas sumber pendapatan daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat.
“Potensi PAD harus terus digali, sementara belanja yang tidak terlalu penting tetap dihemat agar pembangunan bisa terus berjalan,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
