Samarinda, Klausa.co – Komisi I DPRD Kota Samarinda mendukung usulan penambahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada APBD 2027. Tambahan anggaran dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan digital pemerintah sekaligus memperkuat infrastruktur teknologi yang digunakan masyarakat.
Diskominfo Samarinda mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp33 miliar pada tahun anggaran 2027. Angka tersebut melampaui pagu indikatif yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp25 miliar. Sebagai perbandingan, anggaran yang dikelola perangkat daerah itu pada 2026 mencapai sekitar Rp27 miliar.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, mengatakan peningkatan anggaran layak dipertimbangkan karena tugas Diskominfo tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik berbasis teknologi.
Menurut dia, cakupan pekerjaan Diskominfo semakin luas, mulai dari penyediaan jaringan internet di lingkungan pemerintahan hingga kelurahan, termasuk penyediaan akses WiFi gratis di sejumlah ruang publik yang dimanfaatkan warga.
“Ruang lingkup kerja Diskominfo sangat luas, mulai dari penyediaan jaringan internet di kantor pemerintahan hingga kelurahan, termasuk akses WiFi gratis di ruang-ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat,” kata Suparno, Sabtu (25/7/2026).
Legislator Fraksi PAN itu menambahkan, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk menjaga operasional dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, termasuk sistem kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di berbagai titik di Kota Samarinda.
Di sisi lain, Suparno mengapresiasi langkah Diskominfo yang mampu menekan biaya pengembangan aplikasi dengan mengandalkan tenaga internal. Strategi tersebut dinilai lebih efisien karena tidak bergantung pada pihak ketiga.
“Ini merupakan langkah yang baik karena sistem dibuat oleh pegawai sendiri. Efisiensi anggarannya cukup besar, bahkan aplikasi SPMB yang mereka kembangkan sekarang juga dimanfaatkan oleh perangkat daerah lainnya,” ujarnya.
Meski mendukung penambahan anggaran, Suparno mengingatkan agar penguatan infrastruktur digital dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kemampuan para programmer perlu terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
Selain peningkatan kompetensi SDM, pembaruan perangkat keras maupun perangkat lunak juga dinilai penting untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan keandalan sistem digital milik Pemerintah Kota Samarinda.
“Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Karena itu, dukungan anggaran untuk peningkatan kemampuan SDM serta pembaruan perangkat menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan dalam pembahasan anggaran,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
