Samarinda, Klausa.co – Meski musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih lambat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur (BPBD Kaltim) meminta masyarakat tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pergeseran musim dinilai tidak mengurangi risiko kebakaran yang sebagian besar masih dipicu oleh aktivitas manusia.
Kepala BPBD Kaltim, Buyung Dodi, menjelaskan prakiraan awal kemarau yang semula diprediksi berlangsung pada akhir Juni hingga Agustus kini mengalami perubahan. Berdasarkan perkembangan cuaca terbaru, periode kering diperkirakan baru dimulai pada akhir Juli dan berpotensi berlangsung hingga September, bahkan Oktober sampai November.
“Awalnya kita perkirakan mulai di akhir Juni, awal Juli, Agustus. Sekarang bergeser mungkin di akhir Juli sampai September, Oktober, bahkan November,” kata Buyung, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, kondisi cuaca di Kaltim saat ini masih berada dalam masa peralihan. Suhu udara mulai meningkat, namun hujan masih turun di sejumlah daerah. Situasi tersebut dinilai membantu menekan risiko meluasnya kebakaran apabila muncul titik api.
Meski demikian, laporan kejadian karhutla tetap diterima BPBD hampir setiap hari dari berbagai kabupaten dan kota. Sebagian besar kasus yang terjadi memiliki luasan kecil dan disebabkan oleh kelalaian manusia.
Buyung menyebut insiden dengan luasan terbesar sejauh ini terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Namun, berdasarkan data yang diterima BPBD, luas area yang terbakar masih berada di bawah lima hektare.
“Rata-rata karena kelalaian manusia. Yang terbesar kemarin di Kutai Barat, tetapi data yang masuk ke kami luasnya masih di bawah lima hektare,” ujarnya.
BPBD memetakan sejumlah daerah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi, di antaranya Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau. Kendati demikian, hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur tetap memiliki risiko, terutama kawasan yang didominasi lahan terbuka.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus melakukan pemantauan melalui sistem titik panas atau hotspot. Namun, Buyung menegaskan bahwa tidak semua hotspot yang terdeteksi merupakan kebakaran sehingga diperlukan verifikasi langsung di lapangan.
“Hotspot itu belum tentu titik api. Bisa saja karena panas mineral atau atap seng, sehingga tetap harus divalidasi,” jelasnya.
Selain melibatkan pemerintah daerah, BPBD juga meminta perusahaan pemegang konsesi lahan untuk mengoptimalkan peran tim tanggap darurat di wilayah kerja masing-masing sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Buyung menambahkan, kapasitas peralatan penanganan karhutla di daerah saat ini masih memadai untuk menghadapi kebakaran berskala kecil hingga menengah. Namun, apabila kebakaran meluas atau terjadi di kawasan yang sulit dijangkau, BPBD akan mengusulkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pelaksanaan modifikasi cuaca.
“Kalau diperlukan kita bisa meminta bantuan, termasuk modifikasi cuaca. Yang terpenting, keselamatan petugas di lapangan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya. (Din/Fch/Klausa)
