Samarinda, Klausa.co – Sorotan terhadap proyek renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 25 miliar tak lagi sekadar urusan daerah. Pemerintah pusat kini turun langsung. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil alih pengawasan, tanda eskalasi isu yang kian melebar hingga level nasional.
Langkah ini diambil setelah isu renovasi rujab terus bergulir dan menjadi perbincangan luas. Tak hanya di ruang-ruang lokal, tetapi juga meluas ke media sosial, memantik kritik dan pertanyaan publik.
Di tengah derasnya sorotan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebelumnya telah menegaskan bahwa proyek tersebut telah melalui prosedur yang berlaku. Dia menyebut proses penganggaran hingga pelaksanaan sudah sesuai ketentuan, bahkan diklaim mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Namun, klaim itu tak meredam perhatian. Kemendagri tetap mengambil peran untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Inspektur Daerah Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, mengonfirmasi bahwa pengawasan kini berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Menurutnya, isu ini telah melampaui kewenangan pengawasan di tingkat daerah.
“Pengawasan dilakukan langsung oleh Kemendagri, bukan inspektorat. Informasinya sudah menjadi perhatian nasional,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Meski demikian, Irfan mengaku belum menerima rincian teknis terkait mekanisme pemeriksaan. Termasuk jadwal dan lokasi pasti pemeriksaan oleh tim dari Kemendagri.
Di sisi lain, proyek ini juga masuk dalam radar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi belanja Pemerintah Provinsi Kaltim tahun anggaran 2025, menyusul penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada akhir Maret lalu.
Artinya, seluruh belanja terkait renovasi rujab, termasuk fasilitas penunjangnya, akan ikut dikuliti dalam proses audit tersebut.
“Hasil audit BPK diperkirakan keluar akhir April. Jika ada ketidaksesuaian, bisa berpengaruh pada opini,” kata Irfan.
Dia menegaskan, pengawasan Kemendagri tidak hanya menyasar pekerjaan fisik proyek. Seluruh tahapan akan diperiksa, mulai dari perencanaan hingga penganggaran dalam APBD.
“Dari awal akan dilihat. Bagaimana perencanaan, bagaimana anggaran itu bisa masuk. Kalau prosedur sudah benar, berikutnya soal ketepatan belanja,” ucapnya.
Menurut Irfan, tingginya perhatian publik tak berdiri sendiri pada satu proyek. Yang menjadi sorotan adalah akumulasi anggaran dari sejumlah kegiatan serupa di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Yang disorot itu totalnya. Bukan hanya rujab gubernur, tapi juga rujab wakil gubernur dan bangunan lain di kawasan kantor gubernur,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
