Samarinda, Klausa.co – Tekanan fiskal yang diperkirakan membayangi Bumi Etam pada 2026 dinilai tak boleh membuat arah pembangunan kehilangan fokus. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurrahman KA, menilai tantangan anggaran pada 2026 menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh berujung pada pengabaian persoalan mendasar yang selama ini masih membebani masyarakat.
Legislator dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser itu menekankan perlunya arah kebijakan anggaran yang tegas dan berani. Dia menyebut, APBD Kaltim 2026 harus difokuskan untuk menjawab kebutuhan riil warga, mulai dari penguatan infrastruktur, pemerataan daya beli, hingga peningkatan kesejahteraan.
“Anggaran harus hadir untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat infrastruktur, menekan stunting, dan mendorong kesejahteraan secara merata,” ujar Abdurrahman, Sabtu (13/12/2025).
Dia menyoroti masih lebarnya kesenjangan layanan publik, terutama di wilayah penyangga dan daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh warga Kaltim.
Abdurrahman juga menegaskan penanganan stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, stunting tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan cerminan dari lemahnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, hingga ketahanan pangan keluarga.
“Kalau koordinasi pembangunan dasar lemah, dampaknya akan terlihat pada kualitas generasi ke depan. Ini yang harus menjadi perhatian serius dalam belanja 2026,” tegasnya.
Selain isu kesehatan, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur pemerataan seperti jalan, jembatan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan, jangan dikorbankan dengan alasan pengetatan anggaran. Infrastruktur dasar dinilai tetap menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan akses layanan publik.
Menurut Abdurrahman, APBD 2026 semestinya diposisikan sebagai instrumen pemulihan dan penguatan daya tahan daerah, bukan sekadar alat bertahan di tengah tekanan fiskal. Keberanian dalam menentukan prioritas dinilai menjadi kunci agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kesalahan dalam menentukan prioritas berisiko menurunkan kualitas hidup kelompok rentan dan memperlebar kesenjangan antarwilayah,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
