Samarinda, Klausa.co – Pembatalan Beasiswa Gratispol terhadap sejumlah mahasiswa kelas eksekutif Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan memantik polemik. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, menyatakan akan menelusuri persoalan tersebut karena belum menerima laporan resmi dari tim pengelola program. Seno mengaku baru mengetahui persoalan itu dan memastikan akan segera melakukan pengecekan.
Menurut Seno, hingga Selasa (20/1/2026), belum ada laporan resmi yang masuk ke meja kerjanya dari Tim Gratispol mengenai pembatalan bantuan pendidikan tersebut. Karena itu, ia belum dapat menyimpulkan penyebab pasti polemik yang kini ramai dipersoalkan mahasiswa.
“Saya akan cek dulu karena sampai sekarang belum ada laporan ke saya. Nanti akan kami klarifikasi dan sampaikan kembali. Seharusnya kejadian seperti ini tidak boleh terjadi,” ujar Seno.
Politikus Gerindra itu menegaskan, persoalan ini akan segera ditindaklanjuti. Seno membuka kemungkinan adanya kendala teknis, baik dari pihak kampus maupun dari pengelola program Beasiswa Gratispol.
“Ini akan kami follow up. Bisa saja masalahnya teknis, entah di ITK atau di tim Gratispol. Hari ini juga akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Sebagai informasi, pembatalan tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur skema penerima Beasiswa Gratispol. Dalam regulasi itu, mahasiswa kelas eksekutif memang tidak termasuk sebagai penerima bantuan. Namun, persoalan menjadi sorotan karena sejumlah mahasiswa mengaku sebelumnya telah dinyatakan lolos dan sempat menjalani perkuliahan dengan status penerima beasiswa.
Salah satu mahasiswa terdampak, Ade Rahayu, mahasiswi S2 kelas eksekutif ITK, mengaku menerima surat pembatalan resmi pada Januari 2026. Padahal, sejak 2025 ia telah menjalani satu semester perkuliahan dengan keyakinan sebagai penerima Gratispol.
Ade mengklaim memiliki bukti percakapan dengan admin Gratispol yang menyebutkan mahasiswa kelas karyawan atau eksekutif tetap dapat difasilitasi. Informasi itu, menurutnya, menjadi dasar mahasiswa menyusun rencana pendidikan dan keuangan.
Pembatalan di tengah jalan, kata Ade, membawa dampak serius, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga psikologis. Banyak mahasiswa kelas eksekutif harus membagi waktu antara bekerja dan kuliah untuk menopang kebutuhan keluarga.
“Kami sudah memberi tahu orang tua dan menyusun rencana pendidikan. Banyak dari kami bekerja sambil kuliah untuk menafkahi keluarga,” ujarnya.
Ade juga menyampaikan kondisi pribadinya sebagai yatim. Ia berharap ada kejelasan dan kebijakan yang adil atas pembatalan yang dialaminya, mengingat program Gratispol menjadi tumpuan besar bagi kelangsungan pendidikannya.
“Kami tidak menolak aturan. Tapi kami berharap ada penjelasan yang adil atas pembatalan yang terjadi setelah perkuliahan berjalan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
