Samarinda, Klausa.co – Gebrakan awal Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dalam membentuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) terus disorot. Komposisi tim yang gemuk, keberadaan figur luar daerah, hingga masuknya unsur keluarga dalam struktur organisasi memicu keraguan publik atas efektivitas dan netralitas tim tersebut.
Pembentukan TAGUPP ini diformalkan melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.9/2026. Sebanyak 47 nama masuk dalam jajaran, mulai dari dewan penasihat hingga anggota. Menariknya, sejumlah nama beken nasional seperti Irfan Wahid (Gus Ipang), Bambang Widjojanto, hingga Putra Jaya Husin bercokol di posisi penasihat, meski mereka tercatat bukan berdomisili di Bumi Etam.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, secara blak-blakan mempertanyakan urgensi jumlah personel yang mencapai puluhan orang tersebut. Terlebih, honorarium tim ini sepenuhnya dibebankan pada APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 melalui Biro Administrasi Pembangunan (Adbang).
”Ini uang rakyat, dari pajak masyarakat. Kalau mau pakai seratus orang tapi pakai uang pribadi Gubernur, silakan. Tapi ini APBD, jangan sampai terbuang percuma hanya untuk mengakomodir kepentingan tertentu,” tegas Saipul.
Dia juga menyoroti banyaknya orang luar di kursi penasihat. Menurutnya, hal ini berisiko membuat kebijakan yang dihasilkan tidak membumi.
“Jangan sampai mereka yang tidak paham kondisi riil di lapangan justru ingin mengatur Kaltim,” tambahnya.
Polemik semakin meruncing saat publik mendapati nama-nama yang dikenal sebagai tim sukses Rudy Mas’ud pada Pilkada 2024 lalu, termasuk posisi Wakil Ketua I yang dijabat oleh Hijrah Mas’ud.
Saipul menyarankan agar Gubernur transparan mengenai kualifikasi anggota tim. Dia menilai penyebatan “Tim Ahli” memiliki beban moral profesionalisme yang berat.
”Apakah benar-benar ahli atau hanya dimasukkan tanpa dasar jelas? Kalau isinya tim sukses, sebaiknya namanya diubah jadi tim penasihat atau tim sukses saja. Jangan bawa-bawa label ahli jika tidak bisa membuktikan keahliannya,” cetus Saipul.
Menanggapi keriuhan tersebut, Ketua TAGUPP Kaltim, Irianto Lambrie, pasang badan. Mantan Gubernur Kaltara ini menegaskan bahwa TAGUPP adalah tim pendukung non-struktural yang bertugas memberikan masukan strategis serta kajian mendalam bagi kebijakan gubernur.
Irianto memaparkan beberapa fokus utama tim, di antaranya, memastikan program prioritas berjalan sesuai jalur. Selain itu, merumuskan strategi agar Kaltim tidak melulu bergantung pada dana bagi hasil pusat. Terakhir, menggali pendapatan asli daerah (PAD) dengan melihat potensi wilayah perairan, alur sungai, dan kawasan pesisir.
”Kami hadir untuk memastikan kebijakan dan penganggaran ke depan lebih komprehensif, detail, dan antisipatif,” tutup Irianto. (Din/Fch/Klausa)
