Samarinda, Klausa.co – Anggaran pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat. Pada tahun 2023, anggaran ini mencapai lebih dari Rp3,5 triliun dan pada tahun 2024 mendatang, anggaran ini hampir Rp4 triliun. Namun, kenyataannya, pendidikan di wilayah pedalaman masih menghadapi banyak kendala.
Salehuddin, Legislator Karang Paci Dapil Kutai Kartanegara, mengatakan bahwa ia sangat memperhatikan masalah pendidikan di Kaltim. Ia menilai bahwa alokasi anggaran yang besar harusnya bisa memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
“Penyelenggaraan pendidikan ini menjadi konsen kita, karena saya di komisi IV yang membidangi Pendidikan,” ujarnya.
Salehuddin menuturkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan di pedalaman adalah kurangnya sarana dan prasarana. Selain itu, jumlah guru atau tenaga pendidik juga masih sangat minim. Akibatnya, akses anak-anak terhadap Kurikulum Merdeka yang menjadi program pemerintah juga terbatas.
“Kurikulum Merdeka hampir tidak dapat diwujudkan secara nyata di pedalaman. Fasilitas yang seharusnya dimiliki siswa pun masih sangat terbatas. Hanya beberapa sekolah di kabupaten dan kota yang telah menerapkannya, sedangkan di pedalaman, situasinya jauh dari memadai,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian lebih. Menurutnya, saat ini kesejahteraan mereka masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan ibu kota kabupaten. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan yang harus segera diatasi.
“Kalau bicara soal daerah pedalaman, boro-boro mau melaksanakan Kurikulum Merdeka, hal-hal yang menghormati proses belajar mengajar saja juga sangat ironi. Mohon maaf, guru dan tenaga pendidik di Kaltim, kalau konteks pemerataan, sampai sekarang belum merata untuk mereka yang ada di pedalaman,” paparnya.
Salehuddin berharap bahwa semua pihak bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bagi anak-anak Kaltim.
“Ini harus menjadi komitmen bersama, bahwa pendidikan adalah pondasi bagi kemajuan suatu daerah,” tegasnya. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
