Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengambil langkah tegas merespons keluhan masyarakat soal mahalnya biaya perlengkapan sekolah untuk siswa baru. Wali Kota Andi Harun melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 8 Samarinda, Selasa (16/7/2025), setelah menerima laporan adanya pungutan atribut sekolah yang dinilai tak wajar.
Kehadiran orang nomor satu di Samarinda itu didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Samarinda. Dalam kunjungannya, Andi Harun menyatakan keprihatinan atas masih ditemukannya praktik jual beli perlengkapan sekolah yang tidak transparan dan membebani orang tua.
“Kami sudah benahi sistem SPMB, tapi rupanya masih ada keluhan lain. Maka ini akan kita tertibkan,” tegasnya.
Dari hasil sidak, diketahui bahwa total biaya atribut untuk siswa baru di SMPN 8 mencapai Rp1,35 juta. Jumlah itu mencakup seragam, buku kesehatan, hingga perlengkapan lainnya.
Menanggapi temuan itu, Pemkot tengah menyusun surat keputusan (SK) yang akan mengatur standar harga perlengkapan sekolah di seluruh satuan pendidikan negeri. SK tersebut nantinya akan disosialisasikan ke publik agar masyarakat tahu batas harga yang dianggap wajar.
“Kalau ada sekolah yang mematok harga di atas ketentuan, bisa diduga ada kepentingan mencari keuntungan pribadi,” ujar AH, sapaan akrab Andi Harun.
Ia juga menyinggung peran koperasi sekolah yang kerap menjadi sorotan publik. Menurutnya, koperasi memang boleh mencari keuntungan, tapi tak boleh memaksakan orang tua membeli dari satu tempat saja.
“Kalau seragam bisa dibeli di luar, tidak boleh dipaksa beli dari koperasi. Keuntungan koperasi pun harus masuk akal,” tegasnya.
Langkah lain juga dilakukan Dinas Pendidikan yang akan menggelar rapat internal guna merumuskan solusi jangka pendek. Sementara Inspektorat Kota akan menyelidiki dugaan praktik serupa di sekolah-sekolah lain dalam beberapa tahun terakhir. (Yah/Fch/Klausa)
