Samarinda, Klausa.co – Rencana pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) hingga kini belum juga terealisasi. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih berkutat pada proses internal dan keterbatasan anggaran, meski kebutuhan penerangan di jembatan tersebut dinilai mendesak.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyebut pemasangan PJU di Jembatan Mahulu telah masuk dalam agenda kerja pemerintah daerah. Namun, realisasinya masih bergantung pada proses di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim.
“Penerangan masih dalam proses di Dinas PUPR. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” kata Seno, Selasa (10/2/2026) kepada Klausa.co.
Wagub mengakui minimnya penerangan di jembatan penghubung Samarinda Seberang dan pusat kota itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama soal keselamatan pengguna jalan pada malam hari. Kondisi gelap dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih setelah insiden tongkang yang sempat menabrak jembatan beberapa waktu lalu.
Seno menegaskan, pemerintah daerah terus mendorong percepatan realisasi pemasangan PJU. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur perencanaan serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar penerangan bisa segera terpasang dan berdampak langsung terhadap keamanan lalu lintas,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR -Pera Kaltim, AM Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa saat ini anggaran yang tersedia masih difokuskan untuk pemasangan kamera pengawas atau CCTV di kawasan Jembatan Mahulu.
“CCTV yang masih kita targetkan pemasangan di Jembatan Mahulu,” kata Fitra.
Dia tak menampik, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tertundanya pengadaan PJU. Meski begitu, pihaknya tetap menargetkan pemasangan lampu penerangan dapat direalisasikan pada 2026, dengan catatan kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Kita coba hitung kesiapan anggaran, tapi target kita PJU bisa terealisasi tahun ini,” ujarnya.
Menurut Fitra, seluruh pengadaan infrastruktur harus berjalan seiring dengan perencanaan dan kemampuan fiskal yang ada. Jika alokasi dana mencukupi, proses pengadaan PJU akan segera dijalankan.
“Kita lihat dulu dananya. Kalau mencukupi, kita adakan PJU sesuai perencanaan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
