Samarinda, Klausa.co – Kalimantan timur ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Sebagian berada di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) sebagian lainya di Penajam Paser Utara.
Penetapan Kaltim sebagai IKN dianggap sebagai hadiah dari kesabaran Pemerintah dan masyarakat di Kaltim selama ini. Sebab, Kaltim punya proses perjuangan yang panjang dalam menuntut keadilan. Namun selalu ditolak MK.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membeberkan, jalan panjang perjuangan itu mulai upaya menjadikan Kaltim sebagai daerah otonomi khusus (Otsus), namun tidak membuahkan hasil.
Kemudian Kaltim juga pernah mengajukan peninjauan kembali untuk mengubah dana bagi hasil (DBH) yang tadinya 15,5 persen, berdasarkan kajian para akademisi, seharusnya DBH sumber daya alam maupun DBH migas di Kaltim 30 persen sampai 40 persen.
Menurut Hadi Mulyadi, ditengah perjuangan yang tak juga disetujui. Masyarakat Kaltim tidak pernah memberontak, apalagi berkecil hati dengan keputusan tersebut.
” Kami (Pemprov dan masyarakat Kaltim) tidak pernah berontak dan berkecil hati. Kami tetap dalam NKRI, dan buah kesabaran kami, akhirnya Provinsi Kaltim ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara,” tegas Hadi Mulyadi belum lama ini.
Hadi Mulyadi menjelaskan, Provinsi Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah, hasilnya disumbangkan untuk pembangunan bangsa negara. tetapi Pemprov dan masyarakat Kaltim taat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau kita merdeka dan menjadi negara sendiri, kita akan lebih kaya dengan negara Brunei Darussalam, tetapi kita dalam tatanan NKRI. Kita rela sumbangan itu diberikan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku di negara kita. Hasil kekayaan tersebut disumbangkan untuk pembangunan daerah lain,” kata Hadi.
Lebih lanjut Hadi mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tidak pernah lebih dari Rp 15 triliun. Dan Rp 15 triliun, puncaknya terjadi pada tahun 2012, setelah APBD Kaltim turun naik, dan tahun ini 2022 mendekati Rp 12 triliun.
“Maknanya dananya kami terbatas. Apalagi luas Kaltim sama dengan pulau Jawa, dan di pulau Jawa hanya enam provinsi. APBD-nya jika ditotalkan hampir ratusan triliun. Sementara Kaltim tidak pernah lebih dari Rp 12 triliun,”pungkasnya.
(Fran/ADV/Kominfo Kaltim)
