Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menilai target realisasi anggaran 93-94 persen yang dipatok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tahun 2025 bukan sesuatu yang sulit dicapai, khususnya pada sektor pendidikan. Penilaian ini berangkat dari struktur belanja pendidikan yang didominasi komponen wajib dan bersifat rutin.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan belanja pendidikan sebagian besar terserap melalui gaji, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Ketiga komponen tersebut otomatis dikeluarkan setiap tahun tanpa mengalami penundaan.
“Untuk Dinas Pendidikan, target itu realistis karena belanja utamanya gaji, TPP, dan BOSDA. Semua itu pasti tersalurkan,” ujarnya, Kamis (27/11/2026).
Ia menjelaskan, BOSDA menjadi instrumen penting dalam pembebasan biaya sekolah. Dana itu digunakan untuk menunjang operasional sekolah, mengganti SPP, dan memenuhi kebutuhan teknis yang sifatnya harian. Karena statusnya sebagai belanja prioritas, penyalurannya turut mendongkrak serapan anggaran pendidikan.
Selain BOSDA, pengadaan seragam sekolah juga dijadwalkan cair menjelang akhir tahun. Hal ini membuat peluang pencapaian target realisasi anggaran semakin besar.
Menanggapi kekhawatiran soal kemungkinan adanya sanksi pemangkasan anggaran apabila target tak terpenuhi, Agusriansyah menyebut hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur. DPRD, kata dia, menghormati kebijakan yang diambil pemerintah provinsi.
“Kalau gubernur sudah menyampaikan target, tentu itu harus dijalankan. Kita berharap seluruh perangkat daerah bisa memenuhi komitmen tersebut,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
