Samarinda, Klausa.co – Kota Tepian terus tumbuh dengan deretan pembangunan baru. Namun di sejumlah kawasan pinggiran, masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena tinggal jauh di dalam area perkebunan dan hutan.
Kondisi itu menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia mendorong pemerintah menghadirkan model pendidikan berbasis asrama atau sekolah rakyat untuk menjangkau anak-anak dari keluarga pekerja kebun yang hidup berpindah-pindah.
Puji mengatakan, pola hidup masyarakat perkebunan membuat pendidikan anak sering terputus. Ketika orang tua pindah lokasi kerja, anak-anak ikut berpindah dan meninggalkan sekolah.
“Pernah ada sekolah yang awalnya ramai, tapi akhirnya tinggal beberapa murid karena warganya berpindah,” ujar Puji, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, persoalan itu masih ditemukan di sejumlah wilayah pinggiran Samarinda seperti Batu Besaung dan Berambai. Akses jalan yang terbatas, minimnya transportasi, hingga layanan dasar pemerintah yang belum maksimal membuat warga hidup dalam keterbatasan.
Dalam beberapa kunjungan lapangan, Komisi IV DPRD Samarinda menemukan masih ada anak yang tidak bersekolah. Bahkan, Puji mengaku pernah melihat anak usia dini berjalan sendirian di kawasan hutan menjelang malam hanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga.
Tak hanya soal pendidikan, DPRD juga menemukan banyak keluarga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan meski sudah lama tinggal di Samarinda. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses berbagai layanan pemerintah seperti BPJS, bantuan sosial, hingga pendidikan.
“Kalau tidak punya administrasi yang jelas, mereka juga sulit masuk program pemerintah,” katanya.
Puji menilai sekolah berbasis asrama bisa menjadi solusi yang lebih realistis bagi anak-anak dari keluarga pekerja kebun dengan mobilitas tinggi. Dengan sistem itu, anak tetap bisa melanjutkan pendidikan meski orang tuanya berpindah lokasi kerja.
Namun ia menegaskan, pemerintah juga harus aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat rentan di kawasan pinggiran kota agar mereka tidak terus terputus dari layanan negara.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di wilayah terpencil Samarinda bukan hanya tentang pendidikan. Ada persoalan kemiskinan, kesehatan, perlindungan anak, hingga ketimpangan pembangunan yang saling berkaitan.
“Jangan sampai di tengah pembangunan kota modern masih ada anak-anak yang hidup tanpa akses pendidikan dan perlindungan yang layak,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
