Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa program-program prioritas, terutama janji kampanye Gubernur program gratispol, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ekonomi kerakyatan, tetap akan dijalankan meski ada bayang-bayang pemangkasan anggaran dari pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menyampaikan, bahwa pemerintah telah menyiapkan simulasi anggaran untuk mengantisipasi jika pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) atau transfer daerah benar-benar terjadi setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Jadi, jangan khawatir. Yang sifatnya pelayanan masyarakat tetap kita programkan,” ujarnya, Senin (8/9/2025)
Menurutnya, strategi penghematan akan difokuskan pada belanja-belanja sosial yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, sampai pengadaan barang dan jasa yang tidak berdampak ke masyarakat, itu pasti kita rasionalkan. Pengadaan yang sifatnya sekadar administratif akan dikurangi,” jelasnya.
Yusliando menambahkan, hak-hak ASN tetap menjadi perhatian. Termasuk insentif pegawai atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih dibahas agar tidak terganggu meski ada penyesuaian anggaran.
Menurutnya, untuk tenaga outsourcing, sebagian besar sudah dialihkan menjadi P3K, meskipun beberapa posisi seperti pengamanan dalam (Pamdal) masih dipertahankan.
Terkait APBD Perubahan 2025, ia menyebut pembahasan baru dimulai. Refocusing tersebut diarahkan agar janji-janji kepala daerah dapat dipenuhi lebih awal, termasuk pelaksanaan program gratispol, yang akan berlanjut pada APBD Perubahan tahun ini.
“Secara nominal pasti ada perubahan, termasuk pemanfaatan SiLPA 2024. Tapi yang jelas, program prioritas tidak akan terganggu,” katanya.
Ia juga menegaskan, bahwa arah kebijakan daerah tetap mengacu pada Permendagri 86/2017, yang mengatur bahwa janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Jadi efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” pungkas Yusliando. (Din/Fch/Klausa)
