Samarinda, Klausa.co – Gelombang kritik publik terhadap kebijakan anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai direspons terbuka oleh kalangan legislatif. DPRD Kaltim mengakui adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, menyusul aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di depan Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa polemik anggaran tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pihak eksekutif.
“Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan tidak berjalan maksimal. Tidak adil kalau semua kesalahan diarahkan ke pemerintah saja,” ujarnya usai menemui massa aksi di DPRD Kaltim.
Ayub menyoroti sejumlah pos belanja yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk pengadaan bernilai miliaran rupiah yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, DPRD semestinya turut mengawal sejak tahap awal agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik.
Sekretaris DPD I Golkar Kaltim itu juga mengakui bahwa persoalan yang muncul bukan semata soal legalitas anggaran, tetapi lebih pada kegagalan membaca situasi sosial.
“Secara aturan mungkin tidak ada masalah, tetapi aspek empati yang kurang diperhatikan,” katanya.
Dalam penjelasannya, dewan telah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kebijakan yang menuai kritik. Salah satu hasilnya adalah pembatalan rencana pengadaan bernilai Rp8,5 miliar oleh gubernur sebagai respons atas tekanan publik.
Namun, Ayub tidak menampik bahwa simpang siur informasi di masyarakat justru memperkeruh keadaan. Ia menilai persoalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama membesarnya isu.
“Hal-hal seperti ini seharusnya bisa selesai lewat dialog. Tapi karena komunikasi tidak tepat, akhirnya melebar ke mana-mana,” ucapnya.
Selanjutnya, DPRD Kaltim bersama pemerintah provinsi berkomitmen memperbaiki pola pengambilan kebijakan, terutama agar tidak lagi menimbulkan kesan pemborosan. Dia menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berjanji tidak akan mengulang kebijakan yang tidak berempati. Anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.
Ayub juga menjelaskan adanya perbedaan pendekatan antara legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran. Pemerintah disebut lebih fokus pada program besar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sementara DPRD melalui pokok pikiran (pokir) cenderung menyalurkan aspirasi langsung masyarakat.
Meski demikian, dia menilai kedua pendekatan itu seharusnya bisa berjalan beriringan. Bahkan, ia mengusulkan skema pembagian proporsional agar kepentingan makro dan kebutuhan langsung masyarakat dapat terpenuhi secara seimbang.
Terkait dorongan penggunaan hak angket dari massa aksi, Ayub menegaskan bahwa DPRD harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan, langkah tersebut tidak bisa diambil secara instan tanpa melalui tahapan awal.
“Prosedurnya dimulai dari interpelasi, baru bisa ke hak angket. Tidak bisa langsung loncat,” jelasnya.
Di tengah situasi yang memanas, Ayub mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog dan keterbukaan informasi. Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD.
“Kami siap dikritik dan dievaluasi. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Semua harus terbuka,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
