Samarinda, Klausa.co – Pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar resmi dibatalkan. Rudy Mas’ud memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghentikan proses tersebut setelah gelombang kritik publik tak kunjung reda.
Keputusan itu diumumkan Rudy melalui akun Instagram pribadinya, Senin (2/3/2026). Dia menyebut pembatalan diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan,” tulisnya.
Rudy menegaskan, pembatalan itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik. Dia memastikan roda birokrasi tetap berjalan seperti biasa.
“Keputusan ini insyaAllah tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Polemik mobil dinas mewah itu sebelumnya memantik reaksi luas. Di tengah dorongan efisiensi anggaran, rencana belanja kendaraan bernilai miliaran rupiah dinilai tidak sensitif terhadap situasi ekonomi.
Sorotan juga datang dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara terbuka menyarankan agar pengadaan tersebut dikaji ulang. Ia menekankan pentingnya keselarasan belanja daerah dengan semangat penghematan.
Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengingatkan pemerintah daerah agar setiap pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan belanja daerah harus akuntabel dan transparan, terlebih ketika menyangkut pengadaan bernilai besar.
Di tengah polemik, Rudy sebelumnya menyatakan belum menerima mobil dinas baru. Ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasan.
“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil di Kalimantan Timur. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” katanya.
Rudy sempat berargumen bahwa kebutuhan kendaraan dinas berkaitan dengan posisi Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kerap menerima tamu dari dalam maupun luar negeri. Namun, argumentasi itu tak cukup meredam kritik.
Dalam pernyataannya, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat muncul. Gubernur menyebut kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Terima kasih atas masukan dan kritik yang membangun. InsyaAllah menjadi energi bagi kami untuk mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas,” tulisnya. (Din/Fch/Klausa)
