Samarinda, Klausa.co – Menjelang sebulan terakhir masa kerja tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menekan gas penuh. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan evaluasi dan percepatan serapan anggaran menjadi prioritas mutlak, terutama setelah APBD-Perubahan 2025 resmi diketuk.
Rudy mengatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diarahkan mempercepat eksekusi program. Pemprov, kata dia, tidak ingin anggaran hanya berhenti di atas kertas.
“Tujuannya supaya manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Rudy seusai briefing mingguan di Kantor DPMPD Kaltim, Senin (17/11/2025).
Pemprov kini menyiapkan mekanisme reward dan punishment bagi OPD untuk memastikan target serapan tercapai. Rudy menyebut batas minimal yang harus dipenuhi adalah 93 persen.
“OPD yang tidak mencapai target serapan akan dikenakan punishment berupa pengurangan anggaran di tahun berikutnya,” tegasnya.
Adapun progres realisasi fisik pembangunan saat ini baru menyentuh 70 persen dari target 80 persen. Rudy berharap lonjakan signifikan terjadi pada pekan depan.
“Kita tunggu perkembangan, supaya semua OPD bisa mengejar target tersebut,” katanya.
Selain menggenjot penyerapan anggaran, pemprov juga menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Rudy menyebut pembentukan tim terpadu mulai dibahas bersama seluruh unsur Forkopimda.
Tim ini nantinya bergerak langsung di lapangan, menggabungkan pendekatan persuasif dengan tindakan penegakan aturan jika diperlukan.
“Contohnya kendaraan pengangkut CPO yang tidak memakai pelat Kaltim, kita akan segera lakukan sweeping dan razia,” ujar Rudy.
Gubernur menegaskan, optimalisasi PAD tidak bisa lagi ditunda, terutama dari sektor pajak daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Dengan serapan anggaran yang dikebut dan pendapatan yang digenjot, Pemprov menargetkan tahun anggaran dapat ditutup dengan capaian yang lebih solid. (Din/Fch/Klausa)
