Samarinda, Klausa.co – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan DPRD Kota Samarinda untuk menyoroti persoalan klasik dunia pendidikan, yang tak lain kesejahteraan guru yang belum merata. Sorotan ini terutama tertuju pada guru honorer yang dinilai masih berada dalam kondisi memprihatinkan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa persoalan rendahnya penghasilan guru tidak bisa lagi dianggap sepele. Ia menyebut, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja hingga kualitas pengajaran di ruang kelas.
“Masih banyak guru dengan penghasilan yang sangat rendah. Ini jelas berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran. Pemerintah harus memberi perhatian serius,” ujar Ismail, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas kebijakan. Ia mendorong adanya langkah konkret, seperti penambahan insentif dan jaminan sosial yang layak bagi para guru, khususnya mereka yang masih berstatus honorer.
Di sisi lain, Ismail juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas guru. Ia menilai, tenaga pendidik dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital di proses belajar mengajar.
“Guru harus terus didukung untuk berkembang. Mereka dituntut adaptif, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat,” jelasnya.
Selain itu, ia turut menyinggung kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan. Meski dinilai memiliki konsep yang baik, implementasinya di lapangan disebut masih perlu pembenahan agar lebih tepat sasaran.
“Zonasi itu konsepnya bagus, tapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi,” tandasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
