Samarinda, Klausa.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/11/2026). Mereka menagih tindak lanjut tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya pada 21 Oktober lalu, sekaligus membawa dua tuntutan tambahan.
Demonstrasi tersebut merupakan aksi lanjutan setelah mahasiswa sebelumnya menyampaikan tujuh tuntutan. Namun, karena belum mendapatkan jawaban konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, massa kembali turun ke jalan untuk menagih tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa tetap membawa sejumlah persoalan, mulai dari desakan penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penindakan perusahaan yang melakukan pembakaran lahan maupun tidak menjalankan reklamasi pascatambang, hingga penyelesaian persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir.
Tak hanya itu, GERAM turut menambahkan dua tuntutan baru. Yakni meminta Pemprov Kaltim memberikan kompensasi sekaligus menyediakan penanganan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap karhutla. Mahasiswa juga mendesak Gubernur Kaltim mencopot Sudarno dari jabatan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) atas dugaan penyebaran pernyataan bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Koordinator Lapangan GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap, mengatakan aksi kembali digelar lantaran mahasiswa belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi sebelumnya.
Menurutnya, mahasiswa telah berupaya membangun komunikasi dengan pihak humas Pemprov Kaltim. Namun, komunikasi tersebut belum menghasilkan jawaban yang sesuai dengan harapan massa aksi.
“Yang mendasari kami turun hari ini karena Pemprov Kaltim tidak memberikan jawaban-jawaban konkret dan jawaban yang kami inginkan setelah kami melaksanakan aksi pada 21 Oktober kemarin,” ujar Wira.
Selain menagih tindak lanjut tuntutan, Wira juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud maupun Wakil Gubernur Kaltim saat mahasiswa menggelar aksi. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti keberadaan kedua pimpinan daerah tersebut.
Di tengah aksi, beredar informasi melalui media sosial Instagram yang memperlihatkan Rudy Mas’ud berada di dalam pesawat dan disebut sedang menuju Jakarta. Wira menilai setidaknya salah satu dari gubernur atau wakil gubernur seharusnya hadir untuk menemui massa dan memberikan tanggapan secara langsung.
“Setidaknya Gubernur atau Wakil Gubernur menemui kami. Kalau mereka tidak ada sama sekali, artinya mereka takut sama kami,” tandasnya.
Namun, hingga aksi berakhir, mahasiswa belum membubarkan diri dan masih bertahan di kawasan Kantor Gubernur Kaltim. Situasi kemudian memanas ketika massa didesak untuk mundur. Ketegangan pun berujung kericuhan di lokasi demonstrasi. (Din/Fch/Klausa)
