Samarinda, Klausa.co – Kelangsungan Badak Kalimantan berada di titik kritis. Pari, seekor badak yang masih bertahan di hutan Mahakam Ulu (Mahulu), menjadi harapan terakhir bagi kelangsungan spesiesnya. Namun, rencana pemindahan satwa tersebut justru mendapat penolakan dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), yang menilai perlindungan habitat harus menjadi prioritas dalam upaya penyelamatan
Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, menyatakan pihaknya menolak permohonan Kementerian Kehutanan untuk bergabung dalam Tim Ahli Translokasi Badak Sumatera di Kalimantan. JATAM menilai pemerintah belum menjelaskan secara memadai sumber ancaman terhadap Badak Pari maupun dasar yang menjadikan pemindahan sebagai pilihan penyelamatan.
“Apabila sumber ancaman terhadap Badak Pari berasal dari kerusakan habitat dan tekanan aktivitas manusia, maka tindakan yang seharusnya didahulukan adalah menghentikan sumber ancaman tersebut, bukan memindahkan satwa dari ruang hidup yang semestinya dilindungi negara,” tegasnya, Kamis (29/10/2026).
Kekhawatiran itu berkaitan dengan luasnya wilayah yang telah dibebani berbagai perizinan di Kecamatan Laham. Berdasarkan analisis spasial JATAM terhadap data perizinan 2024, sebanyak 208.682 hektare dari total 341.842 hektare wilayah lima kampung telah dibebani konsesi pertambangan batu bara, perizinan pemanfaatan hutan, dan hak guna usaha perkebunan.
Luas tersebut mencapai 61,05 persen dari wilayah yang dianalisis. Sementara habitat alami Badak Pari berada di kawasan hutan hulu, di antara wilayah administratif Kampung Danum Paroy dan Nyaribungan.
JATAM menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan konservasi Badak Pari tidak bisa dilepaskan dari tekanan industri ekstraktif dan tata kelola kawasan hutan. Mereka khawatir pemindahan tanpa jaminan perlindungan habitat asal justru mengalihkan perhatian publik dari ancaman terhadap ekosistem.
Karena itu, JATAM mendesak pemerintah menghentikan rencana translokasi dan mengutamakan perlindungan langsung di habitat alami badak. Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di dalam maupun sekitar kawasan tersebut.
Selain itu, pemerintah didorong menetapkan bentang hutan Sungai Pari–Sungai Jerumai beserta kawasan ekologis yang terhubung dengannya sebagai wilayah perlindungan permanen yang tertutup bagi aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif yang merusak.
JATAM juga mempersoalkan berita acara rapat koordinasi penyelamatan Badak Pari di Balikpapan pada 8 Juni 2026. Mereka menilai keberatan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tidak tercermin secara memadai dalam dokumen yang diterima.
Organisasi itu meminta BKSDA Kalimantan Timur memperbaiki berita acara dengan memasukkan seluruh keberatan yang telah disampaikan. JATAM menegaskan kehadiran dalam rapat koordinasi tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan terhadap rencana translokasi.
“Penyelamatan Badak Pari Mahulu tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan hutan Mahakam Ulu dari ancaman penghancuran ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)











