Klausa.co – Pada tanggal 5 Oktober 1945 atau 79 tahun lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi dibentuk, menjadi tulang punggung pertahanan negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, sejarah lahirnya TNI tidak terpisahkan dari perjalanan panjang pasukan bersenjata rakyat yang muncul dari situasi revolusi. Dalam fase-fase awal, organisasi militer Indonesia melalui berbagai perubahan nama dan struktur, sebagai respons atas tantangan internal dan eksternal.
Awal Mula: Dari TKR hingga TRI
Seusai proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kebutuhan akan angkatan bersenjata yang terorganisir menjadi semakin mendesak. Puncaknya, pada 23 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Namun, BKR bukanlah tentara resmi, melainkan sekadar organisasi keamanan yang anggotanya terdiri dari eks tentara Jepang dan pemuda-pemuda Indonesia yang siap mempertahankan kemerdekaan.
Tidak lama berselang, pada 5 Oktober 1945, BKR ditransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, yang kala itu terpilih sebagai Panglima Besar, TKR berperan penting dalam berbagai pertempuran melawan upaya Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Namun, perubahan tidak berhenti di situ. Pada awal tahun 1946, demi menyelaraskan struktur dan memperkuat legitimasi internasional, TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun angkatan bersenjata yang lebih formal, bukan sekadar milisi rakyat.
Era Tentara Nasional Indonesia
Pada 1947, penggabungan TRI dengan berbagai laskar-laskar perjuangan rakyat menghasilkan lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penggabungan ini penting karena laskar-laskar tersebut, meski memiliki semangat juang tinggi, sering kali bergerak tanpa koordinasi yang jelas dengan TRI. Dengan disatukannya TRI dan laskar, TNI menjadi lebih kuat dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman Belanda yang semakin intens.
Menurut Harold Crouch dalam bukunya “Tentara dan Politik di Indonesia”, transformasi ini tak hanya menyangkut perubahan nama, tetapi juga strategi dan peran TNI di panggung politik. Salim Said dalam “Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tentara dalam Politik di Indonesia” juga mencatat bahwa sejak awal, TNI tidak hanya berperan sebagai kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga terlibat dalam dinamika politik nasional, khususnya selama masa revolusi dan demokrasi parlementer.
Peran TNI di Era Orde Baru dan Reformasi
Ketika Presiden Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, TNI (waktu itu masih dikenal dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) mendapatkan peran lebih dominan dalam politik melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI. TNI tidak hanya menjadi penjaga keamanan dan pertahanan, tetapi juga aktif dalam urusan sosial-politik. Namun, seiring berjalannya waktu, peran ganda ini sering kali mendapat kritik, terutama karena dianggap mencampuradukkan kekuasaan militer dan sipil.
Reformasi 1998 menjadi titik balik. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan pemisahan militer dari politik praktis. Pada tahun 1999, ABRI kembali ke nama TNI, dengan Angkatan Kepolisian dipisahkan menjadi institusi sendiri. TNI kembali ke peran utamanya: menjaga kedaulatan negara, namun tetap dengan pengawasan ketat agar tidak lagi terlibat dalam politik.
TNI Masa Kini
Sejak reformasi, TNI terus berbenah. Sebagai angkatan bersenjata modern, TNI kini menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Tak hanya ancaman fisik dari luar, tetapi juga tantangan non-konvensional seperti terorisme, konflik cyber, dan bencana alam. Salah satu contohnya adalah peran TNI dalam operasi-operasi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB.
Dalam hal modernisasi, TNI juga mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam hal peralatan dan teknologi. Berbagai program pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) diluncurkan untuk memperkuat armada darat, laut, dan udara. Namun, tantangan anggaran serta pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi agenda penting.
Seperti yang diulas dalam “Sejarah TNI: Menjaga Kedaulatan, Mempertahankan Kemerdekaan”, meskipun peran TNI terus berkembang, nilai-nilai dasar yang ditanamkan sejak masa revolusi tetap menjadi landasan. TNI adalah garda terdepan yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan Indonesia di tengah arus globalisasi dan geopolitik yang semakin dinamis.
Perjalanan TNI dari TKR hingga kini telah melalui banyak perubahan dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, satu hal yang tetap konstan adalah komitmen TNI untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kini, di usia 79 tahun, TNI tetap menjadi institusi yang kuat dan beradaptasi dengan tuntutan zaman, menjaga agar merah putih tetap berkibar di tengah derasnya perubahan dunia. (Fch2/Klausa)
