Samarinda, Klausa.co – Perbincangan soal kemungkinan pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai bergulir. Isu ini tidak datang tiba-tiba, melainkan muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di daerah.
Gelombang aksi demonstrasi yang menuntut pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu pemicunya. Dalam arus isu yang berkembang, hubungan kekerabatan antara Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, ikut terseret dalam sorotan.
Sejumlah kalangan menilai, pergantian pimpinan DPRD bisa menjadi langkah simbolik untuk merespons persepsi publik yang menguat. Terutama dalam konteks menjaga kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
Namun, di internal partai pengusung, sinyal tersebut belum terlihat jelas.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, mengaku belum menerima informasi resmi terkait isu pergantian tersebut. Ia bahkan menyebut kabar itu pertama kali diketahuinya dari media.
“Belum ada informasi resmi, baik dari internal fraksi maupun partai. Saya justru tahu dari pemberitaan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Dia memastikan, hingga kini belum ada pembahasan khusus di tubuh Fraksi Golkar DPRD Kaltim terkait tuntutan yang berkembang di masyarakat.
Meski begitu, Salehuddin menegaskan bahwa aspirasi publik tetap menjadi perhatian. Hanya saja, belum ada agenda formal yang mengarah pada pembahasan pergantian posisi Ketua DPRD.
“Aspirasi masyarakat tentu kami dengar, tapi sejauh ini belum ada agenda khusus di tingkat fraksi maupun partai,” katanya.
Menurutnya, dinamika yang berkembang tetap akan dicermati sebagai bahan evaluasi internal. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan politik tidak bisa diambil secara reaktif.
“Semua harus melalui mekanisme dan prosedur organisasi yang berlaku,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
