Samarinda, Klausa.co– DPRD Kota Samarinda menyoroti kecilnya alokasi anggaran program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) dalam APBD 2026. Minimnya dukungan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas demografi dan menekan layanan publik di masa depan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai keterbatasan anggaran tersebut berpotensi melemahkan efektivitas program yang sejatinya memiliki dampak jangka panjang.
Menurutnya, program KB bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya pengendalian dinilai sulit berjalan optimal.
“Anggarannya sangat minim. Padahal ini program penting untuk menjaga stabilitas demografi. Kalau tidak didukung serius, hasilnya tidak akan maksimal,” kata Anhar, Kamis (30/4/2026).
Dia mengingatkan, pengendalian penduduk merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi krusial bagi ketahanan ekonomi daerah. Ketidaksiapan dalam mengelola pertumbuhan penduduk, kata dia, bisa berujung pada tekanan terhadap berbagai sektor. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial, berpotensi terdampak jika lonjakan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai.
Anhar juga menyoroti pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya, lemahnya upaya pengendalian saat ini bisa memicu persoalan yang lebih kompleks di masa mendatang.
Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang dukungan terhadap program yang diusulkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Selama programnya jelas, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat, tentu kami dukung. Tapi kalau diabaikan, dampaknya bukan hanya soal jumlah penduduk, tapi juga tekanan pada layanan dasar,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
