Samarinda, Klausa.co – Proyek kolam retensi di kawasan Sempaja kembali menuai kritik. DPRD Kota Samarinda menilai proyek pengendali banjir itu belum dirancang secara komprehensif, meski anggaran terus mengalami peningkatan.
Sorotan itu mencuat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda. Panitia Khusus (Pansus) DPRD menemukan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari desain teknis hingga konektivitas antarbagian proyek.
Ketua Pansus, Achmad Sukamto, menilai pembengkakan anggaran seharusnya diiringi dengan perencanaan yang lebih matang. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Menurutnya, area penahan air atau net field belum dirancang optimal. Padahal, fungsi kawasan tersebut krusial untuk mengantisipasi longsor serta menahan luapan air saat curah hujan tinggi.
“Anggarannya sudah bertambah, tapi sistemnya belum terkoneksi dengan baik,” kata Sukamto, Jumat (1/5/2026).
Dia juga menyoroti masih adanya kebutuhan tambahan anggaran di beberapa bagian proyek, termasuk untuk penyediaan pompa. Kondisi itu memperlihatkan bahwa proyek belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan pengendalian banjir di lapangan.
Bagi DPRD, persoalan ini bukan sekadar teknis. Proyek kolam retensi menyangkut keselamatan lingkungan dan warga, sehingga setiap rupiah anggaran harus menghasilkan dampak nyata.
Evaluasi LKPJ ini, kata Sukamto, menjadi momentum untuk membenahi pola perencanaan proyek strategis ke depan. Ia menegaskan, proyek dengan nilai besar tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga harus didukung perencanaan yang solid dan eksekusi yang efektif.
“Anggaran boleh besar, tapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
