Klausa.co

DPRD Kaltim Soroti Kebutuhan Mendesak Pembenahan Pengawasan Pemilu

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. (Din/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Menjelang rangkaian kontestasi politik berikutnya, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan bahwa pengawasan pemilu tak bisa lagi menggunakan pola lama. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai sistem pengawasan harus segera diperkuat jika Bumi Etam ingin menghindari persoalan yang sempat mencuat pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Subandi menyebut, pengalaman dua kenduri demokrasi itu seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Dia menilai banyak praktik baik yang perlu dipertahankan, namun sejumlah celah kelemahan juga harus ditutup agar pengawasan lebih solid.

“Pemilu kemarin memberi kita banyak pelajaran. Yang sudah kuat dijaga, yang masih lemah kita perbaiki. Itu jadi dasar agar kualitas demokrasi bisa naik kelas,” ujar Subandi, Sabtu (6/12/2025).

Ia mengingatkan bahwa tantangan Kaltim akan semakin berat. Status sebagai wilayah teras Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat dinamika politik lebih sensitif dan rentan. Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang jauh lebih modern dan adaptif terhadap perubahan.

Baca Juga:  Unmul Jadi Pusat Kolaborasi Pendidikan dan Industri, Wamen Stella Dorong Mahasiswa Kembangkan Research Mindset

“Dengan posisi Kaltim sebagai daerah IKN, kompleksitasnya jelas meningkat. Karena itu mutu pengawasan tidak boleh berhenti di titik sekarang,” tegasnya.

Subandi menilai, penguatan lembaga pengawas tidak cukup hanya pada struktur kelembagaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan berkelanjutan, hingga optimalisasi teknologi untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi.

Dia juga menekankan, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada keterlibatan publik. Menurutnya, integritas pemilu tidak bisa dijaga hanya oleh penyelenggara dan pengawas.

“Demokrasi tidak bisa dijaga oleh satu pihak saja. Masyarakat punya peran besar untuk memastikan pemilu tetap bersih dan bermartabat,” katanya.

Subandi juga mengingatkan, pengawasan pemilu hanya akan efektif jika seluruh pihak berjalan dalam pola kerja bersama.

Baca Juga:  90 BUMDes di Kukar Sudah Berbadan Hukum, Berikut Manfaatnya

“Tanpa kolaborasi menyeluruh, pengawasan akan timpang dan hasilnya tidak akan optimal,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co