Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta menjelaskan secara transparan dan akuntabel tentang penyertaan modal yang kembali diberikan kepada sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Bumi Etam. Penyertaan modal ini dinilai tidak perlu karena tiga Perusda tersebut masih sehat dan mampu menyetorkan dividen ke kas daerah.
Hal ini disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang III Tahun 2023. Anggota DPRD Kaltim Fraksi PDI Perjuangan Safuad mempertanyakan detail dan rincian penyertaan modal yang diberikan kepada Melati Bakti Setya (MBS), PT Jamkrida dan PT Bank KaltimTara dengan anggaran sebesar Rp 3,670 Triliun.
“Fraksi PDI Perjuangan minta agar pemerintah bisa menyebutkan rincian penyertaan modal yang diberikan ini. Tolong dijelaskan secara transparan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akuntabel,” tegasnya saat Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang III Tahun 2023.
Safuad, yang mewakili Ananda Emira Moeis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan bahwa ketiga Perusda tersebut masih sehat.
“Indikatornya dapat menyetorkan dividen perusda ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun juga mengakui bahwa Fraksi PDI Perjuangan paling menyoroti soal pemberian penyertaan modal kepada ketiga Perusda tersebut. Ia mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 3,7 Triliun itu harus menjadi kewaspadaan bagi semua pihak dan Pemprov Kaltim.
“Memang penyertaan modal ke Bank Kaltim (dan dua Perusda) ini cukup tinggi. Bahkan di satu periode masa anggaran kurang lebih Rp 3,7 triliun. Saya rasa ini cukup wow,” ungkapnya.
Samsun berharap bahwa penambahan penyertaan modal itu bisa meningkatkan produktivitas dan membantu menggerakan sektor ekonomi secara riil di Kaltim. Ia juga berharap bahwa Bank KaltimTara bisa membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku industri di Bumi Etam.
“Seperti UMKM dan pelaku industri di Bumi Etam mungkin bisa terbantu. Tidak hanya di wilayah perkotaan tapi sampai di pelosok. Kami harap Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga jalan. Jadi bukan tambah modal tapi duitnya diparkir, akhirnya duit rakyat tidak produktif kalau begitu,” tuturnya. (Apr/Fch/Klausa)
