Samarinda, Klausa.co – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) 2026 disahkan dalam tempo yang ketat. Rapat paripurna ke-47 yang digelar pada akhir pekan, Minggu malam (30/11/2025). Pengesahan molor dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat serangkaian penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut keterlambatan itu bukan karena tarik-menarik kepentingan, melainkan akibat dinamisnya pembahasan fiskal nasional. Hal yang memaksa daerah mengulang beberapa tahap teknis penyusunan anggaran. Sejumlah komponen yang sebelumnya telah dirumuskan harus direvisi untuk menyesuaikan arahan terbaru pusat.
“Banyak efisiensi dan penyesuaian yang harus dilakukan. Tahapan teknisnya berubah sehingga kami harus menyusun ulang,” kata pria yang akrab disapa Hamas itu saat ditemui pada Senin (1/12/2025).
Perubahan mendadak tersebut membuat DPRD dan Pemprov bekerja ekstra di ujung batas waktu. Paripurna persetujuan bahkan digelar pada hari libur demi memastikan APBD tetap ketok palu satu bulan sebelum tenggat sesuai aturan.
Hamas menegaskan bahwa diskusi yang berlangsung panjang tidak menurunkan kualitas pembahasan. Kondisi fiskal yang menurun hingga sekitar Rp6 triliun pada 2026 menjadi alasan pembahasan harus lebih hati-hati.
“Waktu memang mepet, bukan karena menunda, tapi karena semua harus disesuaikan dengan kebijakan pusat. Syukurnya seluruh pihak sepakat, sehingga malam ini APBD bisa kita sahkan,” ujar politikus Golkar itu. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
