Samarinda, Klausa.co – Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dinilai masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil maksimal. Besarnya anggaran dan deretan program prioritas disebut belum cukup menjamin seluruh target bisa berjalan mulus pada tahun pertama pemerintahan.
Pandangan itu disampaikan mantan anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019, Zain Taufik Nurrohman. Dia menilai publik perlu melihat capaian pemerintahan Rudy-Seno secara lebih realistis, terutama terhadap program unggulan Gratispol yang sejak awal membawa ekspektasi tinggi.
Menurut Zain, target yang dipasang pemerintah terkesan terlalu tinggi untuk direalisasikan dalam waktu singkat. Ia menyebut sejumlah program strategis, termasuk Gratispol, membutuhkan kesiapan sistem dan proses administrasi yang tidak sederhana.
“Program Pak Gubernur dan Wagub Kaltim di tahun pertama ini kami pikir terlalu overestimated atau menaksir terlalu tinggi, termasuk program unggulannya Gratispol,” ujarnya belum lama ini.
Dia menjelaskan, program pendidikan seperti Gratispol tidak mungkin langsung berjalan sempurna dalam tahun pertama pelaksanaan. Selain menyasar jumlah penerima manfaat yang besar, program itu juga melibatkan banyak perguruan tinggi, baik di Kaltim maupun luar daerah.
Menurutnya, kompleksitas administrasi dan besarnya anggaran membuat potensi kendala di lapangan sulit dihindari pada tahap awal implementasi.
“Program sebesar ini tentu tidak mudah. Dengan cakupan mahasiswa yang banyak, perguruan tinggi yang beragam, serta anggaran yang besar, jika ada kekurangan maupun kendala dalam tahun pertama, menurut kami itu hal yang wajar,” katanya.
Meski begitu, Zain tetap meyakini pemerintahan Rudy-Seno masih memiliki ruang besar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dia menilai tahun pertama seharusnya menjadi fase membangun fondasi kebijakan sebelum program dijalankan lebih matang pada tahun berikutnya.
“Selanjutnya pasti akan ada proses penyempurnaan yang bisa lebih baik lagi, terutama pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya,” lanjutnya.
Zain juga menegaskan, keberhasilan program strategis tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran. Menurut dia, kesiapan sistem, validitas data penerima manfaat, hingga kemampuan pemerintah merespons persoalan teknis di lapangan menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.
Makanya, Zain meminta kritik dan masukan publik tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, evaluasi dari masyarakat dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan agar tetap sesuai kebutuhan warga Bumi Etam.
Dengan ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan Rudy-Seno, tahun pertama dinilai menjadi momentum penting untuk membangun kepercayaan. Bukan soal menghadirkan hasil sempurna dalam waktu singkat, melainkan memastikan pemerintah mampu memperbaiki kekurangan dan menjaga arah pembangunan tetap berjalan. (Nur/Fch/Klausa)
