Samarinda, Klausa.co – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Kawasan calon ibu kota baru Indonesia itu kini dipenuhi pembangunan gedung pemerintahan, jalan utama, hingga berbagai proyek strategis nasional.
Di tengah masifnya pembangunan tersebut, muncul kekhawatiran soal masa depan daerah penyangga, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim). Jangan sampai IKN tumbuh megah, sementara wilayah di sekitarnya justru tertinggal.
Mantan Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, mengingatkan agar pembangunan IKN tidak melahirkan ketimpangan baru antara kawasan inti ibu kota dan daerah penyangga. Menurut Rusman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini sudah menunjukkan perhatian serius terhadap kepentingan daerah di tengah pembangunan IKN.
“Gubernur dan Wagub Kaltim saat ini cukup serius dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah Kalimantan Timur, terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN,” jelas Rusman Yaqub.
Meski demikian, dia menilai masih ada pekerjaan besar yang harus dikawal bersama. Sebab, pembangunan ibu kota baru tidak boleh hanya berpusat pada kemewahan fisik kawasan inti.
“Jangan sampai IKN itu begitu agung, mewah, dan masyhur, namun saat keluar satu langkah dari IKN justru menemukan ketimpangan yang cukup tinggi. Karena itu saya menekankan agar ketimpangan itu tidak terjadi, sekecil apa pun,” tegasnya.
Rusman menilai, posisi Kaltim sebagai penyangga utama IKN membuat pembangunan daerah tidak bisa dipisahkan dari proyek nasional tersebut. Menurutnya, daerah penyangga justru harus diperkuat agar mampu menopang keberlanjutan ibu kota negara baru.
“Kaltim adalah kawasan penyangga IKN. Maka sudah semestinya penyangga ini harus lebih kuat dari yang disangga. Karena itu pembangunan di wilayah Kaltim juga harus terus menjadi prioritas pemerintahan gubernur dan wakil gubernur saat ini,” lanjutnya.
Dia menekankan, pembangunan di Kaltim harus menyentuh berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Bagi Rusman, keberadaan IKN harus menjadi momentum pemerataan pembangunan, bukan sekadar proyek simbolik kebanggaan nasional.
“IKN harus menjadi pengungkit kemajuan Kaltim, bukan sekadar etalase kemegahan negara,” tutupnya. (Nur/Fch/Klausa)
