Samarinda, Klausa.co – Darimana dana untuk pembangunan Ibukota Negara di Kaltim?. Pertanyaan ini ramai jadi pembahasan di jagat Maya.
Terbaru muncul opsi dengan skema crowdfunding atau urun dana bakal digunakan untuk membangun fasilitas atau proyek besar di ibu kota baru.
Skema pembiayaan ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Pasalnya, IKN membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
Bagi Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi tetap mengharapkan skema awal pembangunan IKN di wilayah PPU itu tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor dengan tidak membebani masyarakat.
“Oleh karena itu, mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi Mulyadi.
Hadi pun berandai-andai, mungkin yang dimaksud patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu, dalam hal ini tentu para pengusaha, baik itu tambang, maupun pengusaha kelapa sawit maupun pengusaha di berbagai bidang lainnya.
Seperti diketahui, Kaltim sendiri punya 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit.
“Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud adalah untuk pengusaha, bukan masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.
(Tim Redaksi/ADV/Diskominfo Kaltim)
