Balikpapan, Klausa.co – Pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono terkait rencana urunan masyarakat untuk membiayai pembangunan IKN rupanya mendapat kritikan. Salah satunya juga datang dari Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Menurut Hadi, rencana tersebut sangat tidak tepat jika dibebankan kepada masyarakat. Sebab sejak awal pembiayaan IKN merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Tentu masyarakat tidak memungkinkan melakukan urunan untuk membangun IKN.
“Dari awal itu kan setahu saya pusat yang membiayai, kalau ada yang kurang-kurang tetap urusan pusat lah,” ujar Hadi pada Selasa (29/3) ditemui di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.
Selain itu Hadi mengatakan bahwa ekonomi masyarakat sangat tidak memungkinkan membantu pembangunan IKN. Terlebih pandemi yang melanda dua tahun ini membuat ekonomi masyarakat sangat terdampak.
“Ya nggak lah, masyarakat disuruh beli minyak goreng aja susah, apalagi disuruh mendanai IKN,” ungkapnya.
Meski begitu Hadi mencoba meluruskan maksud perkataan Bambang Susantono, yakni kalimat masyarakat ditujukan pada perusahaan besar.
Hal ini didukung Hadi Mulyadi jikalau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ikut membantu membiayai atau urunan dalam membangun IKN.
“Mungkin yang dimaksud masyarakat dalam tanda kutip adalah perusahaan besar. Perusahaan besar itu yang kita harap membantu. Yang dimaksud masyarakat ini adalah perusahaan bukan masyarakat kecil,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Klausa)
