Samarinda, Klausa.co – Stabilitas sektor keuangan di Kota Tepian dinilai masih berada dalam kondisi aman. DPRD Samarinda menyebut pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kalimantan Timur (Kaltim) sejauh ini berjalan efektif dan minim persoalan yang berpotensi mengganggu ekonomi daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan lembaga jasa keuangan di Kaltim, khususnya Samarinda, masih bergerak dalam koridor yang sehat dan transparan. Menurut dia, belum ditemukan persoalan besar seperti investasi bodong maupun sengketa finansial yang bersifat sistemik.
“OJK sebagai otoritas tertinggi pengawasan sektor keuangan sejauh ini bekerja sangat baik. Kami belum melihat ada persoalan krusial yang mengganggu stabilitas ekonomi daerah,” kata Iswandi, Kamis (14/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menghadiri pengukuhan Kepala OJK Kaltimtara yang baru, Misran Pasaribu, menggantikan Parjiman.
Iswandi menilai kondisi ekonomi Samarinda sebagai ibu kota provinsi masih cukup kondusif. Aktivitas lembaga pembiayaan, perbankan, hingga sektor jasa keuangan lainnya disebut berjalan normal tanpa gejolak berarti.
Menurut dia, situasi tersebut tidak lepas dari pengawasan OJK yang mampu menjaga ekosistem keuangan tetap terkendali. Ia bahkan menyebut Samarinda masih relatif aman dari ancaman investasi ilegal berskala besar yang kerap memakan korban di sejumlah daerah lain.
“Sejauh ini belum ada investasi bodong atau praktik penipuan besar yang berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, Iswandi mengingatkan tantangan sektor keuangan ke depan tidak lagi sebatas pengawasan konvensional. Dia menyoroti maraknya platform investasi digital yang kini semakin mudah diakses masyarakat hanya melalui telepon genggam.
Menurutnya, perkembangan investasi berbasis daring membuka celah baru bagi praktik penipuan berkedok investasi cepat untung. Karena itu, OJK diminta memperketat pengawasan terhadap ekosistem digital yang terus berkembang.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan masyarakat agar warga tidak mudah tergoda tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan instan tanpa dasar jelas.
“Tantangan sekarang jauh lebih kompleks. Investasi digital tumbuh sangat cepat dan pengawasannya harus menjadi prioritas utama OJK ke depan,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
