Samarinda, Klausa.co – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) memastikan proyek infrastruktur 2025 berjalan tanpa tersendat. Sejumlah kegiatan dinilai masih berjalan lamban, bahkan serapan anggarannya jauh dari ideal.
Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan sebagian program memang bergerak sesuai jadwal, namun ada proyek strategis yang progresnya tertinggal dari target. Dua ruas yang paling disorot adalah jalan Kutai Barat (Kubar)-Mahakam Ulu (Mahulu), serta jalan batas Muara Badak-Bontang.
“Beberapa proyek masih minim serapan anggaran. Kami sudah minta data lengkap dari PUPR, termasuk untuk jalan Kubar-Mahulu yang progresnya belum sesuai harapan,” ujar Reza usai rapat kerja, Rabu (10/12/2025).
Komisi III juga menyinggung persoalan yang sempat ramai di publik. Yakni dugaan penggunaan air asin dalam pekerjaan jalan Muara Badak-Bontang. Reza memastikan bagian yang tidak sesuai spesifikasi sudah dibongkar ulang oleh kontraktor. Ia menegaskan, kualitas tidak boleh dikompromi, terutama untuk proyek yang berkaitan dengan akses industri dan mobilitas masyarakat.
Untuk meminimalkan potensi penyimpangan, Komisi III akan memperketat pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. DPRD meminta dinas menyediakan data teknis, laporan progres, serta dokumentasi lengkap sebagai landasan evaluasi.
Reza menegaskan, percepatan bukan berarti mengabaikan mutu. Infrastruktur yang tepat sasaran diyakini berpengaruh besar terhadap konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
“Pengawasan ketat dan data yang akurat menjadi kunci agar setiap anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
