oleh: Bambang Soepriyadi, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim
Klausa.co – Sanggupkah seluruh janji pembangunan dalam program Gratispol dan Jospol benar-benar ditopang oleh kemampuan anggaran daerah? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan ujian serius bagi kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Pemerintahan daerah pada akhirnya tidak dinilai dari panjangnya daftar program yang diumumkan, melainkan dari keberanian menetapkan prioritas, menjaga keberlanjutan pendanaan, dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika ruang fiskal masih longgar, berbagai program mungkin tampak mudah direalisasikan.
Namun saat kemampuan anggaran mulai tertekan, terlalu banyak janji justru berpotensi berubah menjadi beban fiskal yang mahal.
Penurunan transfer dari pemerintah pusat serta berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) semestinya dibaca sebagai sinyal kewaspadaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi dapat berasumsi bahwa seluruh program dapat berjalan bersamaan tanpa konsekuensi terhadap kondisi keuangan daerah.
Dalam pengelolaan APBD, tidak ada anggaran yang benar-benar netral. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti mengurangi ruang pendanaan bagi program lainnya. Karena itu, berbagai program gratis, insentif, bantuan, penghargaan, maupun kegiatan yang bersifat simbolik perlu diuji secara lebih ketat dari sisi manfaat, efektivitas, dan keberlanjutannya. Program sosial memang penting, tetapi jika tidak dirancang secara terukur, justru dapat menggerus kapasitas fiskal yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Gratispol dan Jospol semestinya dipandang bukan hanya sebagai janji politik, tetapi juga sebagai komitmen fiskal jangka menengah. Pemerintah perlu membuka secara transparan besaran biaya setiap program setiap tahun, sumber pendanaannya, sasaran penerima manfaat, mekanisme seleksi, hingga indikator keberhasilannya. Tanpa peta jalan fiskal yang jelas, publik hanya mengenal nama program tanpa mengetahui sejauh mana program tersebut mampu bertahan ketika pendapatan daerah mengalami penurunan sementara belanja wajib terus meningkat.
Evaluasi juga perlu diarahkan pada komposisi belanja daerah. Apabila belanja operasional terlalu mendominasi dibandingkan belanja modal, pembangunan berisiko terjebak pada orientasi jangka pendek. Pemerintah memang terlihat hadir melalui berbagai bantuan, kegiatan, dan seremoni, tetapi belum tentu mampu membangun fondasi pembangunan yang produktif, seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi, penyediaan air bersih, infrastruktur desa, hingga konektivitas ekonomi.
Bagi provinsi seluas Kalimantan Timur, penguatan belanja modal menjadi faktor penting agar hasil pembangunan tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga memberi manfaat bagi generasi mendatang. Pada titik inilah keberanian menentukan prioritas menjadi ukuran utama kepemimpinan. Pemerintah tidak cukup menyatakan bahwa seluruh program sama pentingnya.
Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, tidak semua program dapat memperoleh porsi yang sama. Penanganan stunting, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan yang berkualitas, pengentasan kemiskinan di perdesaan, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur produktif semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama. Adapun program yang lebih bersifat apresiatif maupun simbolik tetap dapat dilaksanakan, sepanjang memenuhi uji kepentingan publik dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pada akhirnya, Rudy Mas’ud dan Seno Aji dituntut mampu mengubah daftar janji politik menjadi strategi penganggaran yang disiplin, realistis, dan berkelanjutan. Kalimantan Timur tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang piawai meluncurkan berbagai program dengan nama yang menarik. Yang lebih dibutuhkan adalah pemerintahan yang berani menetapkan prioritas, menunda program yang belum mendesak, membuka data kepada publik secara transparan, serta membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. (Fch)
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini penulis. Seluruh pandangan, pendapat, dan analisis yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap maupun pandangan Redaksi.
