Samarinda, Klausa.co – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Kalimantan Timur (Kaltim) mencari sumber pendapatan baru. Sungai Mahakam kini dilirik sebagai ladang pendapatan asli daerah (PAD) lewat pengelolaan jasa penambatan kapal.
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp6 triliun pada 2026 membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak punya banyak pilihan. Ketergantungan pada dana pusat kian berisiko, sementara kebutuhan belanja daerah terus meningkat.
Di tengah keterbatasan itu, Pemprov Kaltim mulai menoleh ke potensi ekonomi yang selama ini terabaikan: aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam. Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim menilai alur sungai utama di Benua Etam itu menyimpan peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengelolaan jasa penambatan kapal.
Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, mengatakan kondisi fiskal daerah pascapemangkasan TKD menuntut pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber pendapatan mandiri. Sungai Mahakam, menurut dia, sejak lama sudah masuk radar Gubernur Kaltim sebagai aset strategis.
“Kalau terus bergantung pada dana pusat, ruang gerak kita makin sempit. Alur Sungai Mahakam punya potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan untuk menambah PAD,” kata Yusliando, Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, upaya mengelola jasa tambat kapal tidak bisa dilakukan secara sepihak. Selama ini, kewenangan pengaturan pelayaran dan alur sungai berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dengan keterlibatan sejumlah operator, termasuk Pelindo.
Karena itu, Dishub Kaltim tengah menjalin koordinasi intensif dengan KSOP dan Kementerian Perhubungan. Tujuannya, agar pemerintah daerah mendapat ruang untuk terlibat langsung sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
“Selama ini jasa tambat belum pernah kita kelola. Padahal, kalau diberi ruang, ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang menjanjikan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Dishub Kaltim merancang pembangunan fasilitas tambat kapal mulai 2026. Tahap pertama difokuskan pada dua lokasi yang berada di atas lahan milik Pemprov Kaltim, yakni kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais.
Pembangunan akan dilakukan bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Setelah infrastruktur dasar tersedia, pengelolaan tambat kapal direncanakan menggunakan skema kerja sama bisnis ke bisnis.
“Nantinya pengoperasian akan melibatkan PT Melati Bhakti Satya sebagai perwakilan Pemprov Kaltim dan KSOP. Skema kerja samanya masih kami bahas,” kata Yusliando.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa di Sungai Kunjang akan dibangun enam tiang tambat. Sementara di Sungai Lais direncanakan sepuluh tiang tambat.
“Total awal ada 16 dolphin. Setiap dolphin bisa menampung lebih dari satu kapal, bahkan sampai tiga baris kapal,” jelas Maslihuddin.
Dishub Kaltim juga membuka kemungkinan penambahan jumlah titik tambat jika efisiensi anggaran dan penyederhanaan konstruksi bisa dilakukan. Target jangka pendeknya, jumlah fasilitas tambat bisa ditingkatkan hingga sekitar 20 titik.
“Harapannya, akhir 2026 fasilitas ini sudah rampung dan mulai memberikan kontribusi nyata bagi PAD Kaltim,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
