Samarinda, Klausa.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menempatkan diri sebagai salah satu pihak yang paling vokal dalam pembahasan APBD 2026. Sikap itu muncul karena rancangan anggaran dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama soal efektivitas belanja dan optimalisasi pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut pembahasan APBD masih jauh dari kata final. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan strategi komprehensif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun memastikan belanja publik tepat sasaran.
“PAD kita masih kurang. Karena itu harus dimaksimalkan. Pembahasannya terus berjalan, baik pendapatan maupun belanja,” kata Ananda, pada Rabu (26/11/2023).
Menurutnya, struktur belanja perlu dikaji lebih detail agar program yang disusun tidak sekadar terserap di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Efektivitas anggaran menjadi titik tekan utama.
“Jangan sampai belanja yang diprogramkan tidak sesuai kebutuhan warga Kaltim,” tegasnya.
Isu yang menyebut PDI Perjuangan sebagai fraksi paling keras menolak APBD sementara, dibantah olehnya. Ia menegaskan, sikap fraksi bukan soal menolak atau menerima, melainkan memastikan setiap keputusan anggaran berpijak pada kepentingan publik.
Hingga kini, proses pembahasan masih berlangsung di komisi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Finalisasi baru akan dibawa ke rapat paripurna setelah seluruh catatan kritis dituntaskan.
“Pembahasan masih berjalan. Kita ingin semua program terlaksana dengan baik, mungkin nanti volumenya yang perlu disesuaikan,” ujarnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
