Samarinda, Klausa.co – Program pendidikan gratis Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menjadi bahan perbincangan publik. Di satu sisi, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dianggap sebagai terobosan besar untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Namun di sisi lain, sejumlah persoalan teknis mulai memicu kritik dari masyarakat.
Mulai dari mekanisme penyaluran dana, syarat administrasi yang dinilai rumit, hingga batas usia penerima manfaat, menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, pemerintah menegaskan program tersebut tidak akan dihentikan.
Mantan Anggota DPRD Kaltim yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur Kaltim, Rusman Yaqub, menyebut polemik yang muncul sejauh ini masih berada pada level teknis pelaksanaan, bukan pada substansi program.
“Yang kami amati dan lihat di kalangan masyarakat adalah perdebatan teknis. Jadi mari kita lihat esensinya, tujuan utama Gratispol ini sangat bagus dan final. Semua publik sangat menghendaki adanya program ini,” kata Rusman.
Program Gratispol sendiri menyasar mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3 di 51 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di dalam maupun luar Kaltim. Pemerintah menempatkan program ini sebagai salah satu strategi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
Rusman mengakui pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. Namun menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam program berskala besar yang baru berjalan.
“Kalau ada persoalan teknis, itu hal yang biasa. Justru di situlah pentingnya koreksi bersama agar pelaksanaan program ini semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia memastikan pemerintah membuka ruang kritik dan evaluasi dari masyarakat. Menurutnya, perbaikan tata kelola akan terus dilakukan seiring jalannya program.
“Kami bersama Pak Gubernur siap menerima koreksi. Ayo bersama-sama memberikan masukan demi kebaikan ke depan. Pak Gubernur sangat terbuka untuk menerima itu,” tambahnya.
Rusman juga menepis anggapan bahwa program publik bisa langsung berjalan sempurna dalam waktu singkat. Dia menilai proses pembenahan akan terus berlangsung secara bertahap.
“Semua itu dinamis, tidak ada yang instan seperti ‘bim salabim’ atau semudah membalikkan telapak tangan. Program ini akan terus berubah ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencairkan dana Gratispol tahap kedua pada 17 Maret 2026 kepada 27.548 mahasiswa di 51 perguruan tinggi. Rinciannya terdiri dari tujuh perguruan tinggi negeri dan 44 perguruan tinggi swasta.
Total anggaran yang disalurkan pada tahap kedua mencapai Rp117,55 miliar. Sebelumnya, pada akhir Februari 2026, Pemprov Kaltim juga telah mencairkan tahap pertama senilai Rp103,1 miliar untuk 21.128 mahasiswa.
“Jadi total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah Kaltim untuk Gratispol tahap pertama dan kedua mencapai Rp220,65 miliar, dengan total penerima manfaat sebanyak 48.676 mahasiswa,” jelas Dasmiah.
Terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan Gratispol bukan sekadar program bantuan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin lebih banyak anak-anak Kaltim bisa berkuliah tanpa kendala biaya,” ujar Rudy.
Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemprov Kaltim tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas anggaran. Pada 2026, program Gratispol ditargetkan menjangkau 158.981 mahasiswa dengan total alokasi dana sekitar Rp1,377 triliun.
“Pencairan dana yang telah masuk ke kampus ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Kaltim,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
