Samarinda, Klausa.co – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti beberapa tantangan terkait serapan anggaran dan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 serta APBD perubahan 2024. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Rabu (19/6/2024).
RDP tersebut bertujuan untuk mempercepat pembahasan APBD 2025 dan 2024. Dalam RDP tersebut, terungkap bahwa realisasi anggaran tahun 2024 masih berada di bawah target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
“Realisasi anggaran rata-rata masih di bawah 47,5 persen,” ujar Sri Puji.
Dia menjabarkan, Dinas Kesehatan baru mencapai 46,2 persen, dan untuk keuangan hanya 21,28 persen. Menurutnya, capaian ini masih di bawah ketentuan nasional.
Sri Puji mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran, antara lain perubahan regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan keterlambatan transfer dana dari pusat.
“Transfer dana dari pusat yang memang telat. Misalnya, anggaran BOS Nasional baru dibayarkan triwulan pertama dan TPG guru juga baru masuk triwulan kedua,” tambahnya.
Meskipun demikian, Puji menilai bahwa program-program percepatan berjalan sesuai rencana. Beberapa proyek fisik seperti pembangunan SMP sudah dalam proses lelang. Puji berharap anggaran dinas pendidikan sebesar Rp100 miliar lebih dan dinas kesehatan sebesar Rp500 miliar lebih dapat terserap dengan baik.
“Kita harapkan program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan infrastruktur sarpras bisa terealisasi,” ujarnya.
Puji juga menyoroti pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program di kota Samarinda. Menurutnya, kurangnya koordinasi antar OPD menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program.
“Koordinasi yang kurang baik ini bisa menghambat pelaksanaan program,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
