Samarinda, Klausa.co – Di tengah riuhnya aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (21/4/2026), suara perempuan mencuri perhatian. Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, sejumlah perwakilan massa perempuan menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov), mulai dari isu anggaran hingga keadilan bagi kelompok rentan.
Salah satu orator, Veronica, yang mewakili kelompok disabilitas, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah pengamanan berupa pemasangan kawat berduri di sekitar kantor gubernur. Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan keterbukaan terhadap aspirasi rakyat.
“Apa kawat besi yang dihampar begini bisa dibilang sebagai marwah?” ujarnya lantang di hadapan massa aksi.
Veronica juga menyoroti kebijakan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Ia mengkritik rencana pengurangan jaminan kesehatan bagi anak-anak disabilitas, yang menurutnya bertolak belakang dengan belanja pemerintah yang dinilai tidak sensitif.
“Belanja mewah tetap dijalankan, tapi hak BPJS anak-anak disabilitas malah mau tidak ditanggung lagi,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung polemik pengadaan kendaraan dinas yang ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, dibandingkan pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
“Sebenarnya bukan merek mobil yang harus diganti, tapi akses jalan yang harus dibuka,” katanya.
Ia juga mempertanyakan langkah pengembalian kendaraan yang sempat menuai kontroversi. Veronica menilai, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sederhana tanpa kejelasan mekanisme.
“Bukan hanya gubernur saja yang bisa beli mobil, kita juga bisa. Tapi apakah kita bisa mengembalikan begitu saja?” ucapnya.
Veronica mengaku, keterlibatannya dalam aksi ini menjadi pengalaman pertama bagi dirinya sebagai pendamping penyandang disabilitas. Ia menyebut, keikutsertaan kelompok disabilitas dalam aksi massa menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan mereka.
“Ini pertama kalinya dalam sejarah, disabilitas ikut turun langsung menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi Untag Samarinda, Ririn, juga menyuarakan tuntutan agar pimpinan daerah hadir menemui massa aksi. Ia meminta Rudy Mas’ud dan Seno Aji untuk menunjukkan kepedulian terhadap keresahan masyarakat.
“Kita tidak datang untuk anarkis. Buat apa kawat besi ini? Seolah-olah masyarakat dipandang seperti ancaman,” ujarnya.
Sebagai representasi perempuan dalam aksi tersebut, Ririn turut menyoroti isu nepotisme dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan.
“Dari rahim perempuan, peradaban lahir. Dari suara perempuan, perlawanan muncul. Mari kita kawal hak yang tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
