Samarinda, Klausa.co – Dinamika mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali bergerak. Gubernur Kaltim Rudy Masโud melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama serta 84 pejabat eselon III dan IV, Senin (22/12/2025). Namun, rotasi ini belum sepenuhnya merapikan struktur birokrasi. Sejumlah jabatan strategis justru kembali kosong.
Pelantikan tersebut menjadi penanda dimulainya penataan organisasi Pemprov Kaltim menjelang 2026. Beberapa posisi yang sebelumnya lowong kini terisi, tetapi pergeseran antarorganisasi perangkat daerah (OPD) meninggalkan kekosongan baru di level kepala dinas dan biro.
Gubernur menegaskan, mutasi kali ini baru tahap awal. Penataan lanjutan akan dilakukan pada awal tahun depan, seiring gelombang pensiun pejabat eselon II yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Maret 2026.
โIni masih langkah awal. Penataan akan terus berlanjut dari eselon II sampai IV supaya roda organisasi berjalan optimal,โ kata Rudy usai pelantikan.
Tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Siti Farisyah Yana sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang II, Muhaimin sebagai Kepala Bappeda Kaltim, Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Joko Istanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Yusliando sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Pengisian jabatan tersebut menutup kekosongan di DLH, Dishub, dan Dinas Perpustakaan. Namun, rotasi itu sekaligus membuka lubang baru. Dinas Kehutanan kembali tanpa kepala dinas setelah Joko Istanto digeser ke DLH. Hal serupa terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan usai Fahmi Himawan berpindah ke DPTPH.
Kekosongan juga terjadi di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa ditinggal Buyung Dodi Gunawan yang kini memimpin BPBD. Sementara Biro Umum kosong setelah Lisa Hasliana dimutasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Hingga kini, Pemprov Kaltim masih mencatat sedikitnya 12 jabatan eselon II yang belum terisi. Posisi tersebut meliputi Asisten III Setdaprov, Kepala Disdikbud, Kepala Disbun, Kepala Bapenda, Kepala Dispora, Kepala BKD, Kepala DPKH, Kepala Dishut, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, serta dua direktur rumah sakit daerah, RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Rudy memastikan pengisian jabatan kosong akan dilakukan sesuai mekanisme. Jika tidak memungkinkan melalui internal, seleksi terbuka akan menjadi opsi.
โBisa diikuti ASN dari dalam maupun luar Kaltim. Yang penting profesional, kompeten, dan memenuhi syarat eselon,โ tegasnya.
Khusus posisi Kepala Bappeda Kaltim, Rudy menekankan Muhaimin telah melalui uji kompetensi sejak beberapa bulan lalu. Pelantikan yang baru dilakukan di akhir tahun, menurutnya, berkaitan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.
โProsesnya panjang. Karena laporan kinerja harus diselesaikan, pelantikan baru bisa dilakukan sekarang,โ ujarnya.
Rudy optimistis rotasi awal ini akan memberi energi baru bagi birokrasi Pemprov Kaltim. Meski belum tuntas, ia berharap penataan berjenjang dapat mempercepat kinerja pemerintahan ke depan.
โKita ingin birokrasi yang lebih cepat bekerja, lebih terasa manfaatnya, dan siap menghadapi tantangan ke depan,โ tutup Rudy. (Din/Fch/Klausa)
