Samarinda, Klausa.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim), Sri Wahyuni, mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kaltim. Mereka turut menyuarakan aspirasi terkait pelaksanaan program-program pemerintah daerah, khususnya Program GratisPol yang saat ini tengah dalam proses finalisasi regulasi.
“Ini artinya mahasiswa menjadi bagian dari pelaku pembangunan, tidak hanya pemerintah. Kita juga perlu suara-suara dan kritikan dari adik-adik mahasiswa,” ujar Sri Wahyuni saat menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Sri menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menyusun dasar hukum pelaksanaan Program GratisPol yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Saat ini, rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pelaksanaan program tersebut masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sudah dua kali kita sampaikan ke Kemendagri, difasilitasi, dilakukan perbaikan, lalu kita kirim kembali. Saat ini kita tinggal menunggu hasil akhir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pergub GratisPol sudah bisa ditetapkan,” jelasnya, Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menegaskan bahwa setiap program pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Visi dan misi kepala daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi dasar penyusunan kebijakan teknis.
“Kita tentu tidak ingin membuat kegiatan serampangan. Semua harus ada payung hukumnya, baik dalam bentuk peraturan gubernur maupun keputusan gubernur,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
