Kutim, Klausa.co – Dalam upaya menanggulangi korupsi yang kian rumit, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menggencarkan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Di Gedung Wanita, pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Rabu (30/10/2024), digelar sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi.” Langkah ini salah satu upaya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Acara ini melibatkan beragam pemangku kepentingan, dari pejabat pemerintah hingga pegawai negeri. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulastin yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa korupsi adalah “tantangan serius yang dihadapi negara.” Menurutnya, kebijakan anti-korupsi yang efektif bukanlah sekadar formalitas administratif, namun esensial dalam membangun pemerintahan yang bersih.
“Kesadaran untuk menghindari korupsi perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing,” tegas Sulastin.
Ia pun mengingatkan bahwa agama bisa menjadi benteng moral yang mencegah kita tergelincir dalam praktik korupsi. Dengan ketahanan diri, godaan untuk berbuat curang dapat diminimalisir.
Di antara peserta, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, Felix Joni Darjo, memberikan paparan mendalam tentang implementasi SPIP terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi. Felix menguraikan berbagai metode pengawasan yang dianggap efektif dalam mencegah kecurangan, serta menyelaraskan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Ia juga mendorong peran aktif setiap pegawai pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.
Sesi diskusi interaktif membuka ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman seputar tantangan dalam penerapan SPIP di berbagai instansi. Mulai dari keterbatasan sumber daya hingga birokrasi yang kerap menjadi kendala, semuanya dibahas terbuka untuk mencari solusi yang konkret. Para narasumber dengan pengalaman panjang dalam bidang anti-korupsi memberikan wawasan baru bagi para peserta, mendorong semangat untuk mendukung pelaksanaan SPIP yang berintegritas.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal yang penting dalam memperkuat komitmen instansi pemerintah di Kaltim untuk menolak segala bentuk korupsi. Sulastin mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP yang berkualitas dan terintegrasi.
“Dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” ujar Sulastin menutup sambutannya.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dari banyak program BPKP yang dirancang untuk terus membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintahan. BPKP bertekad menjadikan SPIP sebagai garda terdepan dalam menjaga transparansi dan mencegah kebocoran anggaran negara. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
